PALANGKA RAYA – Infrastruktur Jalan Jenderal Sudirman, yang berstatus jalan provinsi di Kabupaten Murung Raya (Mura), hingga kini belum mendapatkan penanganan dari pemerintah provinsi. Kondisi ini memicu perbedaan pandangan antara desakan masyarakat dan penilaian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng), Yetro Midel Yoseph, mengatakan masyarakat menilai kerusakan jalan tersebut sudah sangat mendesak untuk diperbaiki. Sebaliknya, Dinas PUPR memiliki parameter sendiri dalam menentukan skala prioritas kedaruratan sebuah infrastruktur jalan.
”Kita ini kan kalau sudah masyarakat yang berteriak walaupun sebenarnya secara ini kita mengerti mekanisme di PUPR kita tidak bisa juga lebih jauh memaksa kalau kondisi dari segi kemampuan keuangan dari dinas PUPR sendiri terbatas. Menurut mereka itu tidak darurat,” ujar Yetro, Sabtu, 11 Juli 2026.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, Dinas PUPR mengkategorikan sebuah jalan masuk dalam status darurat apabila mengalami kerusakan total yang memutus total arus mobilitas masyarakat.
”Iya dalam dalam arti kata yang maksud dengan darurat itu kan gini, tanah di sekitar wilayah itu terjadi longsor lalu berakibat jalan putus itu tidak bisa dilalui. Kalau sepanjang itu ada lubang-lubang yang hanya bisa ditimbun dulu dan bisa dilalui versinya kan tidak darurat dan itu memang benar kita akui seperti itu,” kata Yetro.
Kendati memahami keterbatasan anggaran daerah, Yetro menegaskan aspirasi warga yang mengeluhkan kerusakan jalan tetap harus diakomodasi. Untuk sementara waktu, ia mendorong pemerintah kabupaten setempat melakukan penanganan darurat secara swadaya.
Yetro memastikan perbaikan permanen jalan tersebut akan diusulkan dan dikawal agar masuk ke dalam skema APBD Perubahan mendatang.
”Kalau dari dinas PUPR selaku penanggung jawab, mereka akan membuatkan di perubahan anggaran ini,” kata Yetro.
(Syauqi)
