PALANGKA RAYA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut. Kondisi tersebut mulai menimbulkan dampak lanjutan bagi masyarakat. Selain menyita waktu, sebagian warga terpaksa membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
Di sejumlah titik, Pertalite eceran disebut mencapai Rp14 ribu hingga Rp18 ribu per liter. Kondisi ini dikhawatirkan meningkatkan biaya operasional masyarakat, pelaku usaha, maupun distribusi kebutuhan pokok.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kota Palangka, Hatir Sata Tarigan, meminta pemerintah bersama pihak terkait segera mengevaluasi persoalan distribusi BBM di Kota Palangka Raya.
“Persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan BBM, khususnya BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan masyarakat, benar-benar dapat diakses secara wajar,” ucapnya, Jumat 11 September 2026.
Persoalan ini harus segera dievaluasi. Jangan sampai masyarakat sudah mengantre lama, tetapi BBM yang mereka butuhkan justru tidak tersedia. Kalau kondisi ini terus terjadi, tentu masyarakat yang paling dirugikan.
“Keberadaan sejumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebagai upaya mengurai antrean perlu dievaluasi efektivitasnya. Operasional 24 jam, harus benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat, bukan sekadar memperpanjang waktu pelayanan tanpa menyelesaikan persoalan ketersediaan BBM bersubsidi,” katanya
Kalau ada SPBU yang dibuka 24 jam, tentu berharap kebijakan itu benar-benar bisa mengurangi antrean dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jangan sampai buka 24 jam, tetapi BBM bersubsidi yang dicari masyarakat tidak tersedia.
“Dalam hal ini juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM diperketat. Termasuk memastikan penyaluran dari titik pasokan hingga SPBU berjalan sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Masyarakat tidak seharusnya berada dalam posisi harus memilih antara menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre atau membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal.
“Masyarakat jangan sampai dibuat dalam posisi sulit seperti ini. Kalau antre di SPBU terlalu lama, mereka akhirnya membeli eceran dengan harga yang lebih tinggi. Ini tentu menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Potensi dampak persoalan BBM terhadap harga kebutuhan pokok. Distribusi pangan sangat bergantung pada kelancaran transportasi. Ketika biaya mendapatkan BBM meningkat, biaya operasional pedagang maupun distribusi barang juga berpotensi mengalami kenaikan.
“Pemerintah perlu hadir dan memastikan distribusi berjalan lancar. BBM tersedia, distribusi pangan juga harus dijaga. Jangan sampai masalah di satu sektor kemudian merembet dan membebani masyarakat di sektor lainnya,” ungkapnya. (yud)
