PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan kritis terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2027.
​Juru bicara Fraksi Gerindra, Wengga Febri Dwi Tananda, menegaskan bahwa persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan serius bagi Kalteng.
Dengan berkaca pada kondisi yang terjadi pada tahun 2026 ini, pihaknya mempertanyakan bagaimana APBD 2027 dirancang agar lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan, deteksi dini, dan pengurangan risiko.
” Apa target yang ingin dicapai pemerintah dalam menekan kejadian maupun dampak Karhutla pada Tahun Anggaran 2027?” tanya Wengga saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Kalteng atas RAPBD 2027, Selasa, 15 September 2026.
Selain masalah karhutla, Wengga juga mempertanyakan strategi konkret Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2027.
“Potensi apa yang akan dioptimalkan, khususnya dari aset daerah, BUMD, pajak dan sumber pendapatan lainnya, tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan?” tanya Wengga.
Mengingat luasnya wilayah Kalteng dengan kebutuhan konektivitas antarwilayah yang besar, Fraksi Gerindra turut menyoroti sektor infrastruktur. Pemprov diminta menjelaskan dasar penentuan prioritas pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan dalam APBD 2027 agar benar-benar berbasis pada tingkat kebutuhan riil masyarakat, akses pelayanan dasar, dan kepentingan ekonomi daerah.
Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tumpuan perekonomian serta mata pencaharian masyarakat Kalteng tidak luput dari perhatian. Gerindra mempertanyakan seberapa besar porsi keberpihakan APBD 2027 terhadap petani dan pekebun rakyat, sekaligus meminta kepastian sistem pengawasan agar kebijakan tersebut efektif meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat secara merata.
“Berapa besar keberpihakan APBD 2027 terhadap petani dan pekebun rakyat, dan bagaimana Pemerintah memastikan kebijakan tersebut mampu meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan masyarakat?” kata Wengga.
(Syauqi)
21 Oktober 2026
11:44
