PALANGKA RAYA – Fraksi PKB DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng memperkuat sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam Perubahan APBD 2026.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Pipit Setyorini, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 10 September 2026.
Pipit menilai sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan perlu mendapat perhatian lebih besar dalam kebijakan anggaran daerah.
“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Provinsi untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan,” kata Pipit.
Menurutnya, potensi sumber daya alam (SDA) Kalteng harus dikelola optimal agar memberikan nilai tambah dan mendorong perekonomian masyarakat daerah.
“Potensi sumber daya alam Kalteng harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat daerah dan bisa memberikan dampak langsung,” tegasnya.
Karena itu, kebijakan anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, termasuk melalui akses permodalan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, PKB mendorong pengembangan hilirisasi dan perluasan akses pasar agar hasil produksi masyarakat memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
“Kebijakan anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperluas akses permodalan dan pasar, serta memperkuat kelembagaan ekonomi dan hilirisasi,” pungkas Pipit.
Untuk diketahui, berdasarkan rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah diproyeksikan Rp5,316 triliun, naik Rp197,661 miliar atau 3,86 persen dari APBD murni Rp5,118 triliun.
Sementara itu, Belanja Daerah naik dari Rp5,452 triliun menjadi Rp5,541 triliun atau bertambah Rp89,036 miliar. Dengan demikian, terjadi defisit sekitar Rp225,239 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan dengan penerimaan sekitar Rp226,073 miliar, terdiri atas SiLPA Rp216,073 miliar dan utang daerah Rp10 miliar.
Pada sisi pengeluaran pembiayaan, terdapat pembayaran utang daerah sekitar Rp833,333 juta. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai sekitar Rp225,239 miliar.
(Sya’ban)
21 Oktober 2026
11:44
