PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat agar tidak sekadar menaikkan alokasi belanja modal tanpa dibarengi dengan perencanaan yang matang.
Catatan kritis ini disampaikan seiring adanya kebijakan evaluasi dan pengalihan sejumlah dana hibah ke sektor belanja modal dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Kasri Yani, menyatakan bahwa pihaknya pada dasarnya mendukung penuh penguatan anggaran belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2027.
Menurutnya, belanja modal memiliki daya dorong yang jauh lebih jelas dan terukur terhadap akselerasi pembangunan daerah jika dibandingkan dengan dana hibah.
“Tetapi kami mengingatkan bahwa menambah belanja modal tidak otomatis berarti pembangunan menjadi lebih baik. Yang menentukan adalah kualitas perencanaan, ketepatan lokasi, kematangan desain, serta ketertiban pelaksanaan dan pengawasannya,” Kata Kasri saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Kalteng atas RAPBD 2027, Selasa, 15 September 2026.
Atas dasar hal tersebut, Fraksi Demokrat secara resmi melayangkan sejumlah pertanyaan dan desakan klarifikasi kepada pihak eksekutif. Pertama, Demokrat meminta ketegasan Pemprov Kalteng terkait sektor-sektor apa saja yang akan menjadi fokus utama dari penguatan belanja modal tersebut.
Kedua, Kasri menyoroti pemenuhan urusan wajib dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur fisik dan pendidikan yang sererapannya bersumber dari belanja modal.
“Apakah porsi anggaran yang tersedia untuk bidang infrastruktur sudah cukup untuk menutup kebutuhan infrastruktur dasar yang masih tertinggal, seperti jalan, jembatan, konektivitas antarwilayah, dan sarana pelayanan publik,” kata Kasri.
Selain itu, ia juga mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran pada sektor krusial lainnya yang bersentuhan langsung dengan masa depan daerah. Demokrat meminta agar anggaran pendidikan di dalam RAPBD 2027 dipastikan mampu menjawab persoalan mendasar di lapangan.
“Apakah anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan sudah mampu menjawab persoalan mutu layanan, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh kabupaten dan kota?” pungkasnya.
(Syauqi)
21 Oktober 2026
11:44
