PALANGKA RAYA – Antrean kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya kembali mengular dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini kembali memicu sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menuding bahwa antrean panjang tersebut dipicu oleh kurangnya penyaluran BBM dari pihak Pertamina ke setiap SPBU.
“Rumus terjadinya antrean itu sederhana saja dari Pertamina kurang salur ke SPBU, itu aja rumusnya. Selama kuota dipenuhi, salurnya cukup, tidak mungkin ada antrean,” tegas Junaidi, Kamis, 17 September 2026.
Junaidi berharap Pertamina bisa lebih peka dalam melihat situasi di lapangan. Menurutnya, jika antrean panjang kembali terjadi di seluruh SPBU, hal itu menjadi indikator jelas bahwa volume pendistribusian dari Pertamina sedang bermasalah atau berkurang.
Ia juga membeberkan solusi konkret untuk mengatasi persoalan klasik yang terus berulang ini. Menurutnya, Pertamina hanya perlu berkomitmen memenuhi kebutuhan riil masyarakat Kota Palangka Raya.
“Apa jalan keluarnya? Penuhi kebutuhan kita. Kalau memang kebutuhan kita sehari 205 KL (Kilo Liter) wajib dipenuhi. Kalau memang masih terjadi antrean, bom lagi (penuhi kuota) selesai aja,” kata Junaidi.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Demokrat ini mengingatkan dampak domino dari kelangkaan BBM di SPBU, salah satunya adalah potensi lonjakan harga di tingkat eceran yang akan membebani masyarakat.
“Kan hukum ekonomi, kalau barang langka, sembako langka, otomatis harga naik. Makanya, apabila terjadi antrean mengular di SPBU itu tandanya bahwa kuota (BBM) untuk Kota Palangka Raya itu kurang salur dari Pertamina. Pertamina harus kembali menyalurkan sesuai kuota kita itu saja,” pungkasnya.
(Syauqi)
