SAMPIT – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang seringkali mendekati kawasan perumahan di wilayah perkotaan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi bersama, terutama karena musim kemarau berpotensi kembali terjadi setiap tahun.
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kesiapsiagaan di kawasan perumahan, termasuk mendorong pengembang atau developer untuk ikut bertanggung jawab dalam menyediakan sarana pencegahan dan penanganan karhutla.
“Ini harus dievaluasi oleh pemerintah daerah. Pengembang-pengembang yang berinvestasi atau usahanya di situ bisa ikut memperhatikan dan membantu warga kita yang ada di perumahan tersebut,” kata Rimbun, Sabtu 19 September 2026.
Menurutnya, keberadaan sarana pemadaman sangat penting ketika kebakaran lahan terjadi di sekitar permukiman. Sebab, tidak semua kawasan memiliki akses air yang memadai meskipun masyarakat sudah memiliki peralatan sederhana untuk memadamkan api.
Rimbun menyebut, jika kemampuan keuangan daerah memungkinkan, pemerintah juga dapat membantu menyediakan sarana pemadaman bagi lingkungan melalui RT, RW maupun kelurahan. Peralatan sederhana seperti mesin pompa air dinilai dapat menjadi modal awal masyarakat dalam melakukan penanganan ketika api muncul.
Namun, khusus kawasan perumahan, Rimbun menilai pengembang juga perlu menyiapkan sarana pendukung sejak awal. Tidak hanya peralatan, tetapi juga sumber air yang dapat digunakan saat terjadi kebakaran.
“Harus ada sarana ini mulai dari sumur bornya. Wajib bagi investor perumahan menyiapkan. Dan juga alatnya, mesin pompa, nosel maupun selang,” tegasnya.
Menurutnya, penyediaan sarana tersebut dapat dilakukan oleh pengembang maupun secara gotong royong bersama masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan. Dengan begitu, ketika karhutla mendekati permukiman, warga tidak hanya mengandalkan bantuan dari tim pemadam yang datang dari luar kawasan.
Selain perumahan, DPRD Dapil 5 Kotim ini juga menyoroti perlunya keterlibatan koperasi dan kelompok tani dalam upaya pencegahan karhutla. Pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait diminta memperkuat koordinasi dengan koperasi maupun kelompok tani yang memiliki atau mengelola lahan cukup luas.
“Kami juga meminta Bupati dan Kepala Dinas Koperasi untuk menekan, karena berbicara plasma atau mitra koperasi ini kurang lebih 60 ribu hektare. Kalau ada titik api, mereka juga harus ikut serta memadamkan,” ujarnya.
Ia meminta koperasi tidak hanya terlibat ketika kebakaran sudah meluas, tetapi juga memiliki kesiapan sarana dan prasarana sejak dini. Pompa air, selang dan nosel dinilai perlu tersedia di lokasi yang memiliki potensi terjadinya karhutla.
Hal serupa juga berlaku bagi kelompok tani. Rimbun meminta Dinas Pertanian dapat mendorong kelompok tani yang memiliki atau mengelola lahan luas agar ikut bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan karhutla.
“Kelompok tani juga punya lahan yang besar. Ini melalui Dinas Pertanian bisa ada penekanan bahwa mereka punya tanggung jawab untuk ikut serta dalam penanganan karhutla,” pungkas politisi PDIP ini. (Nardi)
