PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,295 miliar dalam APBD Perubahan Tahun 2026 untuk penanganan normalisasi Sungai Hantipan di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Anggaran tersebut diarahkan untuk menangani titik-titik kritis akibat pendangkalan pada Sungai Hantipan, jalur strategis sepanjang sekitar 29 kilometer yang menghubungkan Sungai Mentaya dengan Sungai Katingan.
Namun, kebutuhan untuk menangani persoalan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp15 miliar. Dengan demikian, alokasi Rp5,295 miliar yang tersedia dalam APBD Perubahan 2026 baru memenuhi sekitar 35,3 persen dari kebutuhan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, Rabu 24 September 2026.
RDP dihadiri langsung Kepala Dinas PUPR Kalteng Juni Gultom bersama sejumlah pejabat di jajaran Dinas PUPR.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Abdul Hafid mengatakan, berdasarkan pembahasan dalam RDP, terdapat sekitar 7 kilometer ruas Sungai Hantipan yang mengalami pendangkalan dan membutuhkan penanganan.
Menurutnya, anggaran Rp5,295 miliar harus diarahkan pada titik yang paling kritis sehingga memberikan dampak langsung terhadap kelancaran transportasi masyarakat.
“Kita mendukung anggaran Rp5,295 miliar di APBD Perubahan 2026 ini. Tetapi harus jelas targetnya. Kalau kebutuhan penanganannya sekitar Rp15 miliar, harus diketahui bagian mana yang bisa dituntaskan dengan anggaran yang tersedia,” kata Hafid.
Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menyebabkan pekerjaan dilakukan secara parsial tanpa memberikan dampak signifikan.
“Jangan sampai miliaran rupiah sudah dikeluarkan, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama. Penanganannya harus terukur dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
PUPR: Penanganan 2022 Berada di Wilayah Katingan
Dalam RDP tersebut, Kepala Dinas PUPR Kalteng Juni Gultom juga memberikan penjelasan terkait pekerjaan normalisasi Sungai Hantipan yang pernah dilakukan pemerintah provinsi pada 2022.
Juni menjelaskan, penanganan pada 2022 dilakukan pada ruas Sungai Hantipan di wilayah Kabupaten Katingan sepanjang sekitar 7 kilometer.
Pekerjaan ketika itu bukan hanya berupa galian pada titik-titik kritis, tetapi juga dilakukan penyiringan menggunakan kayu galam dan batang kelapa.
Penjelasan tersebut penting karena pekerjaan tahun 2022 berada di sisi Katingan, sedangkan untuk ruas Sungai Hantipan di wilayah Kotawaringin Timur, menurut PUPR, pemerintah provinsi belum pernah melakukan penanganan.
“Penanganan tahun 2022 berada di wilayah Katingan sepanjang sekitar tujuh kilometer, dengan pekerjaan penyiringan menggunakan kayu galam dan batang kelapa serta pekerjaan galian pada titik-titik kritis. Untuk wilayah Kotim, provinsi belum pernah menangani, sehingga titik kritis lebih banyak terjadi pada ruas ini,” jelas Juni.
Data SIMPE Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya mencatat paket Normalisasi Sungai Hantipan Kabupaten Katingan tahun 2022 memiliki pagu sekitar Rp6,935 miliar, dengan nilai kontrak sekitar Rp6,713 miliar dan berstatus selesai.
Dengan penjelasan tersebut, pekerjaan yang direncanakan pada ruas Kotawaringin Timur tidak serta-merta merupakan pengulangan terhadap ruas yang telah ditangani pada 2022.
Lalu Lintas Padat, Sedimentasi Cepat Terjadi
Juni Gultom juga mengungkap salah satu tantangan dalam mempertahankan kondisi alur Sungai Hantipan.
Menurutnya, jalur tersebut sangat padat digunakan motor taksi atau angkutan sungai bermesin. Tingginya aktivitas transportasi itu, menurut penjelasan PUPR, turut berkaitan dengan cepatnya proses sedimentasi pada jalur Hantipan.
Akibatnya, titik-titik yang telah dikeruk berpotensi mengalami pendangkalan kembali.
Kondisi Sungai Hantipan memang telah berulang kali dikeluhkan masyarakat. Ketika debit air turun, kelotok dapat kesulitan melintasi titik dangkal. Pada musim kemarau 2026 bahkan dilaporkan terdapat penumpang yang harus turun membantu mendorong kelotok yang kandas.
Hafid menilai kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pola penanganan ke depan.
“Kalau karakter jalurnya memang menyebabkan sedimentasi cepat terjadi, maka tidak cukup hanya bicara pengerukan. Harus dipikirkan bagaimana pola penanganan dan pemeliharaan agar manfaat pekerjaan bisa bertahan,” katanya.
Juni Gultom: Perlu Perencanaan Menyeluruh Sepanjang 29 Kilometer
Kadis PUPR Kalteng Juni Gultom mengakui penanganan Sungai Hantipan ke depan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Menurutnya, jalur Hantipan sepanjang sekitar 29 kilometer tidak ideal apabila hanya dilihat berdasarkan titik pengerukan secara terpisah.
Dibutuhkan suatu perencanaan komprehensif terhadap keseluruhan jalur, termasuk kajian mengenai dampak pekerjaan pengerukan terhadap pola hidrologi Sungai Hantipan.
Tidak hanya persoalan teknis dan lingkungan, perencanaan juga perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut.
“Jalur Hantipan memang memerlukan sentuhan perencanaan secara menyeluruh sepanjang 29 kilometer tersebut, berikut studi dampak lingkungan yang mempengaruhi pola hidrologi kerukan Hantipan, termasuk tinjauan sosial ekonominya,” jelas Juni.
Kajian menyeluruh tersebut dinilai penting agar normalisasi pada satu bagian sungai tidak justru menimbulkan perubahan arus, sedimentasi ataupun persoalan baru pada bagian lainnya.
Hafid: Rp5,295 Miliar Harus Punya Output Jelas
Hafid meminta pekerjaan yang dibiayai melalui APBD Perubahan 2026 memiliki indikator teknis yang dapat diukur dan diawasi.
DPRD, menurutnya, perlu mendapatkan gambaran mengenai titik awal dan akhir pekerjaan, panjang efektif yang ditangani, volume sedimentasi yang dikeruk, target lebar dan kedalaman alur serta kondisi yang ingin dicapai setelah pekerjaan selesai.
“Rp5,295 miliar ini harus punya output yang jelas. Titiknya di mana, berapa panjang efektif yang ditangani, berapa volume pengerukannya dan bagaimana kondisi alur setelah pekerjaan selesai. Dengan begitu kita bisa mengukur efektivitas penggunaan anggarannya,” ujarnya.
Menurut Hafid, ukuran keberhasilan pekerjaan pemerintah tidak boleh hanya didasarkan pada besarnya realisasi keuangan atau selesainya kontrak pekerjaan. Keberhasilan harus terlihat dari perubahan kondisi di lapangan.
“Ukuran akhirnya sederhana. Setelah ditangani, apakah kelotok dan angkutan masyarakat bisa melintas lebih lancar, terutama ketika debit air turun. Kalau masyarakat merasakan perubahan, berarti anggarannya memberikan manfaat,” katanya.
Masih Butuh Sekitar Rp9,705 Miliar
Dengan estimasi kebutuhan penanganan sekitar Rp15 miliar, sementara APBD Perubahan 2026 baru mengalokasikan Rp5,295 miliar, masih terdapat kebutuhan sekitar Rp9,705 miliar.
Hafid meminta kekurangan tersebut tidak sekadar diterjemahkan sebagai kebutuhan tambahan anggaran. Pemerintah perlu terlebih dahulu memiliki desain penanganan yang menunjukkan prioritas dan tahapan pekerjaan.
Jika kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan seluruh kebutuhan dipenuhi sekaligus, penanganan dapat dilakukan bertahap. Namun setiap tahapan harus menjadi bagian dari rencana besar penanganan Sungai Hantipan.
“Kalau memang belum bisa sekaligus Rp15 miliar, buat tahapannya secara jelas. Rp5,295 miliar di perubahan 2026 ini menyelesaikan bagian mana, kemudian apa yang harus dilanjutkan pada tahap berikutnya. Jadi kita punya arah penanganan yang jelas,” ujar Hafid.
Penghubung Mentaya-Katingan, Jangan Ditangani Parsial
Hafid menilai keberadaan Sungai Hantipan memiliki nilai strategis karena merupakan jalur yang menghubungkan Sungai Mentaya dengan Sungai Katingan. Karena itu, persoalan Hantipan tidak semestinya dilihat hanya berdasarkan batas administratif Kabupaten Kotawaringin Timur maupun Kabupaten Katingan.
Jika pada 2022 pemerintah provinsi telah menangani sekitar tujuh kilometer pada sisi Katingan, sementara sisi Kotawaringin Timur belum pernah mendapatkan penanganan, maka diperlukan perencanaan yang menyatukan kedua bagian tersebut dalam satu sistem.
Hafid sependapat dengan pandangan Dinas PUPR bahwa penanganan jangka panjang perlu didasarkan pada kajian menyeluruh sepanjang 29 kilometer.
“Saya sependapat bahwa harus ada perencanaan menyeluruh sepanjang 29 kilometer. Kita perlu tahu pola hidrologinya, titik sedimentasinya, tahapan penanganannya, kebutuhan anggarannya, sekaligus dampak sosial dan ekonominya. Jangan melihat Hantipan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Menurut Hafid, kelancaran Sungai Hantipan tidak hanya menyangkut mobilitas masyarakat. Jalur tersebut juga berkaitan dengan distribusi barang, biaya transportasi dan aktivitas ekonomi warga yang selama ini memanfaatkan transportasi sungai.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kalteng mendukung penanganan Sungai Hantipan, tetapi meminta setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang jelas dan terukur.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar proyek pengerukan. Hantipan adalah jalur masyarakat dan penghubung Mentaya–Katingan. Rp5,295 miliar di APBD Perubahan 2026 harus memberikan manfaat nyata. Setelah itu kita harus punya perencanaan menyeluruh agar persoalan pendangkalan tidak terus berulang,” pungkas Hafid. (BS-1)
