PALANGKA RAYA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) untuk menggabungkan atau melakukan merger beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2027 mendatang mendapat respons dari DPRD Kalteng.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru dan harus melalui pertimbangan yang matang.
“Ada wacana Pak Gubermur untuk merger beberapa SKPD untuk dijadikan satu. Kita tetap mengingatkan, rencananya mungkin baik gitu ya. Tapi jangan sampai berbenturan dengan ketentuan hukum,” kata Sudarsono, Jumat, 25 September 2026.
Ia menekankan pentingnya Pemprov Kalteng untuk mengkaji secara mendalam mengenai dampak positif dan negatif dari penggabungan tersebut agar tujuan utamanya jelas.
“Jadi (harus) dikaji betul dampak positif negatifnya. Jadi goalsnya (target) itu apa? Kalau misalnya disatukan, pastikan bahwa goalsnya untuk peningkatan pelayanan,” tambahnya.
Sudarsono juga menyoroti aspek efisiensi yang kerap menjadi alasan utama. Menurutnya, efisiensi anggaran memang bisa terjadi, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika penggabungan justru membuat pelayanan menjadi kurang fokus atau tidak tajam, maka rencana tersebut perlu dipertimbangkan kembali.
“Kita hanya mengingatkan saja. Tapi secara umum, kita tetap mendukung apa yang mau dilakukan untuk kepentingan Kalteng sepanjang memang dikaji betul,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Kalteng akan memberikan dukungan penuh jika keputusan tersebut murni diambil demi efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan tujuan utama pelayanan publik.
Terkait aspek anggaran, Sudarsono menjelaskan bahwa pihak legislatif hanya melakukan penyesuaian. Mengingat hampir seluruh SKPD akan mengalami pengurangan anggaran atau pergeseran, DPRD memilih untuk tidak melakukan intervensi terlalu jauh karena hal tersebut sudah disepakati di Badan Anggaran (Banggar).
“Dari sisi anggaran, kita hanya menyesuaikan saja karena memang semua SKPD tentu mengalami pengurangan dan ada satu dua yang memang ada pergeseran. Kita tidak mengotak atik terlalu jauh karena sudah ada diputuskan di (rapat) Banggar kita sepakati aja,” pungkasnya.
(Syauqi)
