PALANGKA RAYA – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya terus dilakukan secara terpadu. Selain mengandalkan kekuatan darat, penanganan juga didukung melalui pemadaman udara menggunakan water bombing serta pengerahan personel dari berbagai organisasi perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, saat konferensi Pers pangangan karhutla Kamis 24 September 2026, mengatakan upaya pemadaman melalui udara atau Unit Modifikasi Cuaca (UMC) masih dilakukan. Namun, saat ini pesawat belum dapat melakukan take off dari Bandara Tjilik Riwut sehingga operasional pesawat dipindahkan ke Kotawaringin Barat dan Kalimantan Selatan.
“UMC masih dilakukan. Karena pesawat belum bisa take off dari Bandara Tjilik Riwut, maka pesawat dipindahkan ke Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan upaya ini masih bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Meski demikian, menyebut efektivitas UMC saat ini masih belum maksimal. Berdasarkan kondisi yang ada, persentase keberhasilannya baru sekitar 30 persen dari harapan yang ditargetkan. Karena itu, upaya penanganan karhutla tetap dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai metode lainnya.
“Sementara itu, dukungan water bombing dari pasukan udara juga belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan faktor jarak pandang atau visibilitas yang belum memenuhi ketentuan, baik secara vertikal maupun horizontal sesuai standar operasional prosedur (SOP) keselamatan penerbangan. Rencananya, operasi water bombing akan dipindahkan ke Kobar untuk melakukan penyisiran dari wilayah Kotawaringin Barat,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkot Palangka Raya terus memperkuat penanganan di lapangan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah (PD). Menurut Budi, keterlibatan lintas PD diperlukan karena penanganan bencana bukan hanya menjadi tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
“Atas arahan Wali Kota Palangka Raya, seluruh perangkat daerah turut mengambil bagian dalam penanganan karhutla berkolaborasi dengan unsur TNI, Polri dan relawan. Dalam pelaksanaanya dilakukan pembagian tugas agar pengawasan dan penanganan dapat berlangsung siang maupun malam,” lanjutnya.
Keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi penting mengingat kondisi karhutla di lapangan tidak hanya dipengaruhi faktor alam. Sebagian besar kebakaran dapat terjadi akibat kelalaian maupun tindakan manusia.
“Yang lebih sulit ketika api sengaja dibakar di tengah hutan. Satgas menjadi kesulitan memadamkan titik api karena harus membawa mesin dan mencari sumber air, sementara api terus meluas,” tuturnya.
Karena itu, upaya pemadaman harus dibarengi dengan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran.
“Polri dan Kejaksaan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya karhutla berulang di wilayah Kota Palangka Raya,” ungkapnya. (yud)
