SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan peningkatan ruas jalan di wilayah Mentaya Seberang hingga Kampung Melayu dan perbatasan Pagatan Kabupaten Katingan kepada pemerintah pusat sebagai upaya membuka akses transportasi masyarakat di kawasan seberang Sungai Mentaya.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat virtual antara Pemkab Kotim dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin 28 September 2026.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, peningkatan jalan dinilai menjadi solusi yang lebih realistis dibanding pembangunan Jembatan Mentaya yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Menurutnya, keberadaan jembatan memang masih menjadi harapan masyarakat, terutama warga Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut. Namun, nilai investasi yang dibutuhkan saat ini diperkirakan telah melampaui Rp1 triliun.
“Yang kita usulkan ke pemerintah pusat saat ini adalah peningkatan jalan sampai Kampung Melayu dan perbatasan Pagatan Katingan,” ujarnya.
Halikinnor menjelaskan, akses darat yang lebih baik akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah seberang Sungai Mentaya. Selain mempermudah mobilitas, peningkatan jalan juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan kawasan baru.
Ia menyebutkan, saat perencanaan beberapa tahun lalu, pembangunan Jembatan Mentaya diperkirakan menelan biaya sekitar Rp860 miliar. Namun, kenaikan harga material membuat kebutuhan anggaran terus meningkat hingga diperkirakan menembus angka Rp1 triliun.
“Kalau dulu perhitungannya sekitar Rp860 miliar, sekarang dengan harga material yang ada bisa lebih dari Rp1 triliun,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah memilih mengajukan peningkatan infrastruktur jalan sebagai alternatif untuk membuka keterisolasian wilayah dan memperkuat konektivitas antar kawasan.
Menurut Halikinnor, keberadaan jalan yang memadai nantinya berpotensi memunculkan pusat-pusat permukiman baru sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang jalur tersebut.
“Kalau akses terbuka, tentu akan muncul pemukiman dan aktivitas ekonomi baru di kawasan itu,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan usulan tersebut masih menunggu kajian dan perhitungan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Pemkab Kotim berharap program peningkatan jalan itu dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Kita sudah menyampaikan usulan. Selanjutnya tentu akan dihitung dan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (Nardi)
21 Oktober 2026
11:44
