PULANG PISAU – Lima fraksi DPRD Kabupaten Pulang Pisau menyatakan dapat menerima pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, meski nilai anggaran yang direncanakan lebih rendah dibandingkan APBD 2026. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Pulang Pisau, Senin 26 Oktober 2026 sore.
Wakil Bupati Pulang Pisau H Ahmad Jayadikarta yang hadir mewakili Bupati H Ahmad Rifa’i mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap sejumlah agenda legislasi daerah. Selain pengantar RAPBD 2027 dan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, rapat tersebut juga membahas rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD mengenai usaha mikro dan perlindungan terhadap petani.
Jayadikarta menilai kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menyambut baik sikap fraksi-fraksi yang menyetujui agar berbagai rancangan tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama. Menurutnya, setiap rancangan peraturan perlu dikaji melalui mekanisme yang berlaku agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah RAPBD 2027, yang berdasarkan pengantar pemerintah daerah memiliki target pendapatan dan belanja masing-masing sekitar Rp763,07 miliar. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan APBD 2026 yang sebelumnya dipatok sekitar Rp800 miliar. Perbedaan tersebut membuat pembahasan anggaran menjadi penting untuk memastikan alokasi belanja tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan publik, program pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Pulang Pisau Tandean Indra Bella mengatakan seluruh lima fraksi dapat memahami pengantar yang disampaikan Bupati, sekaligus mendukung agar RAPBD 2027 memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. Namun, ia menyebut dinamika pembahasan masih akan berkembang sehingga berbagai rincian anggaran dan substansi kebijakan tetap perlu dicermati bersama antara legislatif dan eksekutif.
Dari sisi regulasi, rencana pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2008 berkaitan dengan penyesuaian aturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terhadap perkembangan peraturan yang lebih baru. Sementara itu, rancangan perda inisiatif DPRD mengenai usaha mikro dan perlindungan petani menyentuh sektor ekonomi masyarakat yang juga memerlukan perhatian dalam penyusunan kebijakan daerah. Kedua agenda tersebut akan melalui pembahasan lebih lanjut sebelum ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan diterimanya pengantar RAPBD 2027 dan agenda rancangan perda lainnya untuk dibahas lebih lanjut, pemerintah daerah bersama DPRD memasuki tahap penting dalam menentukan arah kebijakan daerah. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar untuk menyepakati prioritas anggaran dan penyempurnaan regulasi, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal Kabupaten Pulang Pisau serta kebutuhan masyarakat. (denny)
