PULANG PISAU – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyentuh pemenuhan hak dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, pangan, pendidikan hingga rasa aman. Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dalam koordinasi penanganan karhutla yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Pulang Pisau, Kamis 12 November 2026.
Kegiatan yang dikoordinasikan Komnas HAM sebagai leading sektor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi untuk menggali dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan dan pemulihan pascabencana.
Kepala Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI, Gatot Kristanto, mengatakan pihaknya ingin memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan hak-haknya selama bencana maupun dalam proses pemulihan. Menurutnya, karhutla memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan sehingga penanganannya tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api.
Gatot menjelaskan, pemenuhan hak atas kesehatan, pangan, pendidikan dan rasa aman merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diperhatikan secara menyeluruh. Tanggung jawab tersebut juga melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat, sehingga diperlukan koordinasi antartingkatan pemerintahan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Salah satu perhatian khusus Komnas HAM adalah kondisi anak-anak yang terdampak kabut asap, terutama berkaitan dengan kesehatan dan keberlangsungan pendidikan. Ia menilai anak-anak membutuhkan pendampingan psikologis atau trauma healing agar dapat kembali menjalani aktivitas belajar dengan baik setelah mengalami situasi bencana yang mengganggu rasa aman mereka.
Selain pemulihan psikologis, Gatot memandang pentingnya edukasi kebencanaan bagi anak-anak melalui prosedur tetap (SOP) yang mudah dipahami. Mereka perlu mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika kabut asap kembali terjadi, tempat yang harus dituju serta pihak yang dapat dihubungi agar mampu melindungi diri dan mengurangi kekhawatiran orang tua.
Komnas HAM juga mencermati kebutuhan pemantauan kualitas lingkungan hidup di wilayah terdampak. Gatot menyebut Pemkab Pulang Pisau telah melakukan pemantauan, tetapi cakupan delapan kecamatan membutuhkan dukungan peralatan yang lebih memadai. Pihaknya telah mengomunikasikan kebutuhan tersebut dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, sembari mengkaji data yang telah disampaikan pemerintah daerah untuk merumuskan langkah tindak lanjut. Ia berharap koordinasi ini dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sehingga warga dapat kembali menjalankan aktivitas secara aman, sehat dan layak. (denny)
