SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menekankan pentingnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum bagi seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang beraktivitas di wilayah setempat.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten I Setda Kotim, Alang Arianto, mewakili bupati saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2026, Kamis 12 November 2026.
“Ormas merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan ormas juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan,” kata Alang.
Pembangunan di Bumi Habaring Hurung, menurutnya, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif, kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.
Seluruh ormas diingatkan harus memiliki legalitas yang resmi dan memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan.
“Tertib administrasi bukan sekadar urusan pencatatan, tetapi juga bentuk tanggung jawab organisasi kepada anggota, masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Administrasi yang tertata dengan baik dinilai dapat mendorong pengelolaan organisasi lebih profesional sekaligus menghindarkan ormas dari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, Pemkab Kotim juga menyoroti potensi tindakan premanisme yang terkadang mengatasnamakan kelompok atau organisasi tertentu. Praktik tersebut dinilai dapat meresahkan masyarakat, merusak iklim investasi dan mengganggu kondusivitas daerah.
Melalui Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pengawasan secara ketat. Langkah awal dilakukan melalui pendekatan preventif berupa pembinaan, sosialisasi dan edukasi.
Namun, apabila ditemukan pelanggaran administratif, pemerintah akan memberikan teguran tertulis secara berjenjang.
Sementara jika aktivitas ormas mengarah pada tindakan premanisme, intimidasi, pemerasan maupun tindak pidana lainnya, persoalan tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.
Pengurus ormas juga diimbau tidak mengambil tindakan yang menjadi tugas dan kewenangan aparat penegak hukum. Setiap persoalan diharapkan diselesaikan melalui cara-cara dialogis, humanis dan tetap berada dalam koridor hukum.
Melalui kegiatan tersebut, Bupati berharap terbangun komitmen bersama serta komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan organisasi kemasyarakatan.
Ormas diharapkan mampu menjadi organisasi yang aktif, inovatif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kotim, dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam menjalankan aktivitas organisasi. (nardi)
