KUALA KURUN – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Gunung Mas, Koswara menuturkan, selama dirinya menjabat belum ada satu pun pihak Pemerintah Desa di daerahnya yang datang berkonsultasi, meminta saran hukum dan sebagainya terkait pengelolaan dana desa.
“Saya tidak tahu kenapa bisa begitu, apakah mungkin mereka sudah paham sepenuhnya atau dalam tanda kutip mereka tidak mau transparansi atau sebagainya,” centil Koswara, Senin (9/9/2019).
Menurutnya, kalimat perumpaan bahwa lebih baik mencegah dari pada mengobati sangat relevan dalam persoalan ini. Sebab, dirinya tidak ingin ada oknum Kades lain yang terjerat kasus korupsi.
“Kalau misalnya ragu lebih baik bertanya, baik kepada pemerintah desa, aparat penegak hukum atau kejaksaan. Intinya kami siap memberikan saran kebaikan dan pendapat hukum tanpa dipungut biaya sama sekali,” ujarnya.
Dirinya bahkan mendukung terkait imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada para wartawan agar turut mempublikasikan APBDes hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
“Saya mendukung sekali, malah bagus seperti itu. Artinya semua terbuka untuk publik, jadi masyarakat bisa ikut mengawasi. Sehingga celah-celah untuk bisa korupsi bisa dihindari,” pungkasnya. (adn/beritasampit.co.id)
