PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memperkuat pengawasan dalam perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Induk, Kantor Gubernur Kalteng, pada Kamis, 13 Februari 2025, bertujuan memastikan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.
Plh. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Suharno, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan pentingnya kesiapan perangkat daerah dalam menyusun strategi anggaran yang lebih akuntabel.
Menurutnya, koordinasi yang dilakukan sejak awal akan membantu mengurangi potensi penyimpangan di kemudian hari.
“Terima kasih karena rakor ini telah diselenggarakan sejak dini, sehingga masing-masing perangkat daerah dapat menyiapkan strategi dalam menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2025. Dengan demikian, kita bisa meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan masalah di masa depan,” ujar Suharno.
Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut oleh setiap perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, perangkat daerah harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai arahan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng agar perencanaan dan penganggaran lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, dalam paparannya menyebutkan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa fokus evaluasi tahun 2025 bukan hanya melihat alokasi anggaran, tetapi juga memetakan permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran.
“Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus benar-benar menjadi peta jalan pembangunan yang realistis dan berbasis kinerja. Dengan demikian, kita dapat mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan daerah yang riil serta mendukung pencapaian target pembangunan,” tegas Ilham.
Rakor ini dihadiri oleh jajaran BPKP Kalteng serta perwakilan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng. Secara virtual, rakor juga diikuti oleh Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota se-Kalteng beserta jajaran masing-masing.
Pemprov Kalteng berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
(Sya'ban)
