PALANGKA RAYA – Ada keheningan yang berbeda di gedung UPT BKN Palangka Raya, Jalan W. Sudirohusodo, antara tanggal 27 April hingga 8 Mei 2025. Bukan sepi, tapi konsentrasi yang mendidih diam-diam di kepala 1.667 peserta.
Mereka datang dari berbagai sudut Kalimantan Tengah, mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 Tahun 2025, dengan harapan yang sama: menjadi bagian dari mesin birokrasi negeri.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi penggerak utama kegiatan ini. Kepala BKD, Lisda Arriyana, hadir sejak hari pertama.
Tak sekadar memantau, ia menyapa para peserta, memeriksa kesiapan sistem, dan meninjau langsung jalannya ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT).
“Seleksi ini bukan hanya pengadaan pegawai rutin. Ini adalah fondasi reformasi birokrasi. Kita ingin SDM ASN yang unggul, profesional, dan berintegritas,” ujar Lisda, saat ditemui di sela-sela pelaksanaan ujian.
Lisda berbicara tidak dengan naskah, melainkan dari kedalaman praktik. CAT BKN, yang digunakan dalam proses ini, menjadi jaminan objektivitas. Hasil ujian bisa dilihat langsung oleh peserta, tanpa ditunda-tunda, tanpa rekayasa. “Transparansi adalah kunci,” katanya.
Di ruang seleksi, tak terdengar banyak suara. Hanya ketukan lembut pada keyboard, dan sesekali helaan napas. Tapi di luar ruang itu, ada kerja koordinasi yang tak kalah intensif.
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKD, Jefi Hendra, menyebut bahwa kesuksesan ini bukan kerja satu instansi. “Semua pihak bekerja sama. Mulai dari tim teknis, pengawas, hingga petugas kesehatan. Ini gotong royong birokrasi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur. “Dari sisi teknis, alhamdulillah semua berjalan sesuai rencana. Tidak ada gangguan berarti. Kita pastikan seluruh peserta mendapatkan hak yang sama untuk menunjukkan kemampuannya,” jela Jefi.
Pelaksanaan seleksi ini menjadi bagian dari dukungan konkret BKD terhadap program Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dalam memperkuat reformasi birokrasi. Pemerintah ingin ASN tidak hanya bekerja, tetapi melayani, dengan cepat, cermat, dan bersih.
“BKD siap berada di garis depan untuk mendukung misi Gubernur membangun birokrasi yang responsif dan melayani,” tegas Lisda.
Seleksi ini mungkin hanya satu tahap dalam sistem kepegawaian. Tapi di baliknya, ada pertaruhan besar tentang kualitas pelayanan publik di masa depan.
Dari layar-layar komputer itu, pemerintah menyaring talenta terbaik, bukan sekadar untuk mengisi kursi kosong, tapi untuk mengisi janji konstitusi: melayani rakyat dengan sungguh-sungguh.
(Sya'ban)
