PALANGKA RAYA – Memasuki evaluasi 100 hari kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menekankan perlunya pola kerja baru di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal ini menyusul keterbatasan anggaran yang memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan skala program prioritas.
Ketika dikonfirmasi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Selasa pagi, 10 Juni 2025, Edy menyebutkan bahwa kendala anggaran bukan alasan untuk memperlambat pelayanan dan pencapaian target kerja. Justru, kondisi tersebut harus dijawab dengan kerja yang lebih efisien, terarah, dan kolaboratif.
“Program 100 hari itu tetap jalan, tidak terhambat. Tapi memang kita harus menyesuaikan skala dan pendekatannya. Kalau kita masih menggunakan pola kerja lama, ya enggak akan selesai,” ujar Edy.
Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi keniscayaan dalam pemerintahan saat ini. Oleh sebab itu, OPD diminta tidak hanya fokus pada jumlah program, melainkan kualitas dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Kalau anggaran yang diajukan OPD nilainya besar, lalu realisasi hanya setengahnya atau bahkan kurang, maka harus diubah cara kerjanya. Jangan paksakan program tetap besar, tapi tidak sesuai kemampuan,” jelasnya.
Wagub juga menyoroti pentingnya konsistensi antar-OPD dalam menerjemahkan skala prioritas.
Ia menegaskan bahwa seluruh dinas harus bergerak selaras, tidak menjalankan agenda sektoral yang justru menyimpang dari arah pembangunan daerah.
“Ketika kita bicara soal satu prioritas, maka semua OPD harus mendukungnya. Jangan membuat program sendiri-sendiri yang tidak relevan,” katanya.
Menanggapi pertanyaan seputar adanya ego sektoral atau dinas yang berjalan sendiri, Edy membantah.
Ia menyebutkan bahwa OPD di Kalteng sejauh ini masih berada dalam jalur koordinasi yang baik.
“Enggak ada ego-egoan antar dinas. Semua OPD pada dasarnya sudah tahu bahwa kita harus kerja kompak dan saling dukung,” ujarnya.
Ke depan, Edy berharap reformulasi cara kerja dan pemetaan program terus dilakukan secara dinamis, dengan menyesuaikan kapasitas fiskal serta kebutuhan riil masyarakat.
“Ini momentum kita untuk berbenah, bukan hanya menyusun program, tapi juga menyusun cara kerja yang efektif,” pungkasnya.
(Sya'ban)
