PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menaruh perhatian serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan dan model bisnis BUMD kini menjadi agenda utama Pemprov demi memperkuat ketahanan fiskal daerah secara berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang III Tahun 2025, Selasa, 10 Juni 2025, saat membacakan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Kontribusi dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru mencapai 32,21 persen dari target. Ini menjadi perhatian utama kami,” kata Edy.
“Saat ini tengah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, termasuk audit model bisnis, pembenahan tata kelola, hingga transformasi kelembagaan agar ke depan BUMD mampu menyumbang PAD secara signifikan dan berkelanjutan,” sambungnya.
Masih menjawab Fraksi Golkar, Edy menjelaskan bahwa langkah-langkah korektif terus dilakukan untuk menekan peningkatan piutang PAD.
Di antaranya melalui validasi data, pembentukan tim terpadu penagihan aktif, insentif pelunasan, serta penerapan regulasi berbasis digital.
“Pemerintah terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi merupakan bagian penting dari reformasi ini, baik dalam hal pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset dan piutang,” tegasnya.
Menanggapi sorotan terhadap lonjakan belanja barang dan jasa sebesar Rp 2,24 triliun, Edy menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan sekadar belanja rutin aparatur, melainkan diarahkan untuk kebutuhan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Belanja tersebut mencakup kegiatan seperti pemeliharaan infrastruktur publik, bantuan operasional sekolah (BOS), hingga pelayanan di sektor kesehatan melalui BLUD.
“Kami memastikan belanja yang dilakukan mendukung penguatan pelayanan publik dan bukan sekadar pengeluaran rutin,” ucap Edy.
Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menahan laju inflasi, Pemprov Kalteng telah meningkatkan anggaran bantuan sosial lebih dari tujuh kali lipat dibanding tahun 2023.
Bantuan tersebut difokuskan kepada kelompok rentan melalui skema Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).
“Bantuan ini terbukti efektif sebagai perlindungan sosial. Penyaluran dilakukan tepat sasaran, melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelas Edy.
Pemprov juga menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait strategi menjaga stabilitas keuangan dan kesinambungan pembangunan pasca transisi kepemimpinan.
Salah satunya melalui penataan aset daerah dan peningkatan kapasitas SDM pengelola barang milik daerah di seluruh SKPD.
“Kami konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan terus menyesuaikan dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Edy juga menegaskan bahwa Program Prioritas Huma Betang tahun 2025 akan tetap menjadi acuan pembangunan daerah. Enam pilar utamanya—Betang Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni—diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Tengah.
(Sya'ban)
