SAMPIT – Dugaan adanya pengiriman kayu masak ilegal melalui Pelabuhan Sampit menuju Pulau Jawa mendapat perhatian dari DPRD Kotawaringin Timur (Kotim). Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M Abadi, meminta agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti isu tersebut dengan melakukan pengecekan terhadap perizinan kayu yang dikirim.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengecek secara menyeluruh dokumen perizinan kayu yang melintas di pelabuhan,” ujar M Abadi, Kamis 12 Juni 2025.
Ia mengingatkan bahwa hutan di Kotim adalah aset penting daerah yang harus dijaga keberlanjutannya. Jika pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan kayu longgar, maka potensi kerusakan hutan akan semakin besar.
“Jangan sampai hutan kita dibabat habis hanya karena pengawasan yang lemah. Hutan ini bukan hanya warisan hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Abadi berharap semua pihak, baik perusahaan, pengangkut, maupun pihak berwenang, dapat mematuhi aturan yang berlaku. Setiap aktivitas kehutanan harus berjalan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan kerugian ekologis dan hukum.
Diberitakan sebelumnnya aktivitas pengiriman kayu masak melalui Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), belakangan menjadi sorotan. Ormas Komunitas Peduli Kotim (KPK) mempertanyakan kejelasan asal-usul dan legalitas pengiriman kayu tersebut yang semakin ramai dilakukan menggunakan truk-truk besar.
Salah seorang sopir truk mengungkapkan bahwa arus pengiriman dari Sampit menuju Pulau Jawa saat ini sangat lancar.
“Sekarang muatan gampang, rata-rata kami bawa kayu masak pulang ke Jawa. Dulu kadang bisa kosong pulang,” katanya.
Namun, saat ditanya lebih jauh soal jenis kayu yang diangkut, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti. “Kadang kayu ulin, tapi saya kurang paham jenis-jenisnya,” ujarnya.
(Nardi)
