PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti proyeksi penurunan pendapatan daerah dalam dokumen Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng Tahun 2025-2029.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, H.M. Rusdi Gozali, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda RPJMD dalam rapat paripurna ke-11 masa sidang III tahun 2025, Senin, 16 Juni 2025.
“Bagaimana strategi dalam memastikan reformasi pendapatan daerah, utamanya PAD, akan dilaksanakan untuk menopang kebutuhan pembangunan dalam lima tahun ke depan?” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti proyeksi kerangka pendanaan RPJMD 2025-2029, di mana komponen pendapatan daerah mengalami penurunan dari baseline sebesar Rp8,34 triliun lebih pada tahun 2024 menjadi Rp7,07 triliun lebih pada tahun 2026.
Selain itu, belanja daerah juga mengalami penurunan dari baseline sebesar Rp9,14 triliun lebih pada tahun 2024 menjadi Rp7,34 triliun lebih pada tahun 2026.
“Bagaimana pandangan dan analisis Pemerintah Provinsi terhadap adanya potensi penurunan posisi kemampuan keuangan daerah tersebut, dan langkah strategis apa yang akan dirancang untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan prioritas, menjaga kesinambungan program-program RPJMD, serta mencegah terjadinya stagnasi pembangunan ekonomi, sosial, dan wilayah dalam lima tahun mendatang, dan bagaimana strategi konkret menutup fiscal gap tersebut?” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan langkah konkret yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan skema pendanaan alternatif untuk mendukung agenda hilirisasi industri, pembangunan kawasan ekonomi, serta pengembangan infrastruktur strategis daerah.
(Syauqi)
