JAKARTA– Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlena, mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera membenahi sistem penyelenggaraan ibadah haji menyusul evaluasi keras dari pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan haji Indonesia 2025.
Evaluasi dari Pemerintah Arab Saudi tersebut menyoroti sejumlah pelanggaran serius, termasuk kegagalan transformasi digital, manajemen kesehatan jemaah, hingga kepadatan tenda yang melebihi kapasitas.
Catatan tersebut tertuang dalam nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi yang ditujukan kepada tiga pihak, yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, dan Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri, Ahrul Tsani Fathurrahman.
Alimudin menegaskan perlunya langkah konkret untuk mengatasi sejumlah pelanggaran serius yang disoroti otoritas Saudi.
“Evaluasi dari Arab Saudi bukan sekadar kritikan, tetapi alarm bagi kita semua. Masalah transformasi digital yang membingungkan jemaah, tenda yang overkapasitas, hingga tingginya angka kematian jemaah sebanyak 381 orang hingga 24 Juni 2025, menunjukkan ada kegagalan sistemik yang harus segera diperbaiki,” tutur Alimudin, Kamis 26 Juni 2025.
Politisi Gerindra Dapil Maluku ini menyoroti lemahnya sosialisasi kepada jemaah terkait sistem digital yang diterapkan Arab Saudi.
Kolatlena mendesak Kemenag untuk membentuk tim khusus guna meningkatkan literasi digital jemaah sebelum keberangkatan.
“Jemaah kita banyak yang gagap teknologi. Ini tanggung jawab Kemenag untuk memberikan pelatihan yang memadai jauh-jauh hari,” beber Kolatlena.
Alimudin juga berharap Kemenag berkoordinasi lebih intensif dengan otoritas Saudi untuk mengklarifikasi nota diplomatik yang menyebutkan lima hingga enam pelanggaran serius.
Menurutnya, ancaman pemangkasan kuota haji hingga 50% pada 2026 harus menjadi peringatan keras agar Indonesia tidak kehilangan kesempatan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.
Meski demikian, Alimudin mengapresiasi laporan otoritas kesehatan Saudi yang menyebutkan 97,7% jemaah puas dengan layanan kesehatan haji 2025.
“Saya kira ini menunjukkan ada sisi positif yang perlu dipertahankan, tetapi kelemahan di aspek lain seperti logistik dan manajemen jemaah harus segera ditangani,” pungkas Alimudin Kolatlena.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa tata kelola musim haji 2025 menjadi isu yang diprioritaskan untuk dibahas.
“Dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kami harus evaluasi,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025
Puan mengaku sudah mengetahui keberadaan nota diplomatik Arab Saudi yang berisi catatan atas penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini.
Kendati permasalahan antara kedua negara telah diselesaikan, Puan menekankan bahwa evaluasi haji tetap diperlukan untuk perbaikan di musim mendatang.
(adista)
