JAKARTA– Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memperkenalkan istilah “serakahnomics” untuk mengkritik pola ekonomi yang mengutamakan keuntungan pribadi tanpa mempedulikan kepentingan sosial.
Menurut Alimudin, fenomena ini menjadi ancaman serius bagi semangat keadilan sosial yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Politisi Dapil Maluku ini menegaskan bahwa praktik “serakahnomics” telah memperlebar kesenjangan sosial, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Artinya saya sepakat dengan Bapak Presiden. Pola ekonomi yang hanya mementingkan segelintir elit tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil harus dilawan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal moral dan keadilan yang menjadi inti konstitusi kita,” beber Alimudin, Kamis 24 Juli 2025.
Alimudin menyoroti bahwa praktik “serakahnomics” sering terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam dan program pembangunan yang tidak merata.
Kolatlena mencontohkan, di banyak daerah 3T, masyarakat masih kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan karena anggaran lebih banyak mengalir ke proyek-proyek yang menguntungkan pihak tertentu.
“Bagaimana kita bisa bicara keadilan sosial kalau anak-anak di Maluku harus berjalan puluhan kilometer untuk sekolah, sementara sumber daya daerah dieksploitasi tanpa memberi manfaat nyata bagi warga lokal?” ungkap Kolatlena.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini pun mendorong agar DPR dan pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara melalui pembentukan regulasi yang lebih ketat.
Kolatlena juga mendorong implementasi program-program seperti Sekolah Rakyat dan Kampung Haji Indonesia sebagai wujud nyata keberpihakan kepada rakyat kecil.
“Program seperti Sekolah Rakyat yang digaungkan Presiden Prabowo harus menjadi prioritas. Ini adalah solusi konkret untuk memutus rantai kemiskinan dan melawan dampak buruk serakahnomics,” imbuh Kolatlena.
Kendati demikian, Alimudin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk mengadopsi nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas ekonomi.
“Keadilan sosial bukan sekadar slogan, tapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Saya berharap semua pihak, dari pemerintah hingga swasta, bisa bersama-sama melawan serakahnomics demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” pungkas Alimudin Kolatlena.
(Adista)
