PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menyiapkan anggaran sebesar Rp4 Miliar untuk peningkatan infrastruktur jalan penghubung antar desa di Kecamatan Arut Utara.
Kepala Dinas PUPR Kobar Muhammad Hasyim Mualim menyampaikan, bahwa anggaran tersebut merupakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2025, dimana fokus utamanya adalah peningkatan infrastruktur jalan penghubung antar desa yang ada di Kecamatan Arut Utara.
“Kami berkomitmen meningkatkan berbagai aspek pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya untuk wilayah tertinggal seperti Kecamatan Arut Utara, sehingga kami menyiapkan anggaran dari ABT sebesar Rp 4 Miliar untuk Peningkatan infrastruktur jalan penghubung antar desa, termasuk jalan desa Kerabu yang sempat viral beberapa waktu lalu,” kata Muhammad Hasyim Muallim usai menghadiri pelantikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Dikatakan Hasyim, Dinas PUPR Kobar menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Meski anggaran terbatas, pembangunan tetap berjalan. Khususnya untuk wilayah Arut Utara, ditargetkan jalan dalam kondisi fungsional, sehingga akan melancarkan aktivitas masyarakat setempat.
“Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur antar desa dibutuhkan alokasi dana yang memadai, keterbatasan anggaran bukan suatu hambatan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kami pun berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,” katanya.
Lanjut Hasyim, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah mencapai 10.759 km2, memiliki panjang jalan Kabupaten kurang lebih 1.222,845 km, dimana kondisi jalan tersebut untuk jalan yang telah di aspal sepanjang 443,56 km atau hanya 36,27 persen saja, dan jalan yang belum teraspal sepanjang 779,285 km atau 63,72 persen.
“Untuk mengatasi kondisi jalan di wilayah Kobar khususnya di Kecamatan Arut Utara, kami masih menerapkan program Konsorsium yang melibatkan pihak perusahaan melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility), kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini, dimana konsorsium ini merupakan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ditengah keterbatasan anggaran daerah,” ungkapnya. (man)
