PALANGKA RAYA – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Hj. Sunarti, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahap kedua di Kabupaten Barito Utara, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025.
Pernyataan itu disampaikan Sunarti saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu pagi, 30 Juli 2025.
Dalam sambutannya, ia secara khusus menyoroti PSU sebagai momentum krusial yang harus dijaga bersama agar tidak menimbulkan instabilitas politik dan sosial.
“PSU ini menjadi perhatian serius, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Muluk dan Ditjen Polpum Kemendagri telah turun langsung ke Muara Teweh untuk memastikan kesiapan pelaksanaan berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Sunarti.
Ia menambahkan, kejadian PSU tahap pertama di Barito Utara menjadi catatan penting yang harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak terjadi pengulangan dalam Pilkada mendatang.
Menurutnya, kekurangan dalam aspek teknis maupun keamanan harus diantisipasi melalui sinergi semua pihak.
“Jangan sampai PSU ini kembali menjadi preseden buruk. Semua elemen, penyelenggara, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, harus mengedepankan ketenangan, kedewasaan berdemokrasi, serta patuh pada hukum,” tegasnya.
Sunarti mengingatkan bahwa salah satu bentuk kewaspadaan nasional adalah mencegah potensi konflik horizontal yang kerap muncul akibat ketidakpuasan hasil pemilu, misinformasi, atau provokasi di tingkat akar rumput.
Karena itu, peran Forum Kewaspadaan Dini, Forkopimda, hingga tokoh masyarakat menjadi sangat vital.
Ia menekankan bahwa keberhasilan PSU bukan hanya soal logistik atau kelancaran teknis, tetapi juga menyangkut integritas, kepercayaan publik, dan legitimasi hasil demokrasi.
“PSU bukan hanya tanggung jawab KPU atau Bawaslu, tapi tanggung jawab bersama. Stabilitas daerah adalah harga yang mahal jika kita abai terhadap potensi konflik sekecil apa pun,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Sunarti berharap Rakor ini dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dan menyatukan pemahaman dalam pelaksanaan tugas kewaspadaan nasional, khususnya dalam menghadapi momen-momen sensitif seperti PSU.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Rakor ini adalah wadah menyamakan persepsi, merumuskan strategi, dan memastikan Kalimantan Tengah tetap aman dan damai, terutama dalam tahapan-tahapan politik seperti PSU dan Pilkada ke depan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
