PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalteng mengadakan Entry Meeting Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025, Kamis, 31 Juli 2025.
Kegiatan berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, dengan diikuti oleh pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten/kota.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, yang hadir secara virtual.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya evaluasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas program dan mencapai target prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 20,6 persen.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik pelaksanaan evaluasi ini sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola program stunting. Melalui kerja sama lintas sektor yang solid, target penurunan prevalensi stunting diharapkan dapat tercapai,” ujar Edy.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov telah menetapkan komitmen melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/106/2023 tentang pembentukan TPPS, yang selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Gubernur mengingatkan bahwa evaluasi tahunan ini harus membuahkan rekomendasi yang nyata dan bisa langsung diterapkan oleh OPD dan pemda.
“Evaluasi ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan aplikatif bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah yang tergabung dalam TPPS untuk mendukung penuh proses evaluasi, termasuk penyediaan data yang akurat dan tepat waktu.
Secara khusus, dukungan diminta dari Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi lokasi uji petik evaluasi tahun ini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, dalam paparannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan awal dari penyelarasan pemahaman antar lembaga dalam proses evaluasi program stunting 2025.
“Evaluasi ini tidak hanya mengukur capaian, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola berbasis data. BPKP hadir sebagai mitra strategis dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” ungkap Ilham.
Ia memaparkan sejumlah temuan pengawasan tahun sebelumnya, seperti belum optimalnya intervensi gizi spesifik, ketimpangan anggaran, serta lemahnya program edukasi dan pendampingan.
Tantangan ini, menurutnya, menuntut penajaman strategi, terutama di fase 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat menentukan dalam pencegahan stunting.
Ilham juga menyampaikan hasil analisis struktur anggaran stunting pada 15 pemerintah daerah di Kalteng. Ditemukan bahwa porsi terbesar masih dialokasikan untuk sektor lingkungan, sementara intervensi gizi dan ketahanan panganmasih rendah.
Evaluasi tahun ini akan difokuskan pada pengukuran efektivitas pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga, pelaksanaan program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), serta optimalisasi pemberian makanan bergizi.
Tiga hal tersebut dianggap sebagai aspek krusial yang langsung bersentuhan dengan keluarga sasaran dan berpengaruh besar terhadap penurunan angka stunting.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, secara langsung maupun virtual, sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng Sunarto, Sekretaris TPPS Provinsi Linae Victoria Aden, Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, dan Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai, serta perwakilan TPPS dari seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.
(Sya'ban)
