SAMPIT – Harapan masyarakat Kotawaringin Timur (Kotim) untuk segera menikmati fasilitas Bandara H Asan Sampit yang lebih luas dan modern terancam kandas. Pasalnya, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat rencana perpanjangan landasan bandara itu belum bisa dipastikan terealisasi dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Perhubungan Kotim, M. Raihansyah, mengungkapkan bahwa kendala utama proyek strategis ini bukan pada kesiapan daerah, melainkan ketersediaan dana. Untuk itu, Pemkab Kotim tak tinggal diam. Proposal resmi sudah diajukan ke Kementerian Perhubungan melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dukungan politik tengah digalang lewat Komisi V DPR RI.
“Jadi untuk pengembangan bandara itu kita memerlukan dana Rp200 miliar. Kami kemarin sudah menghubungi pusat untuk memasukan proposal karena kalau kita anggaran kabupaten tidak memungkinkan,” kata Raihansyah pada Jumat 15 Agustus 2025.
Menurut Bupati Kotim, Halikinnor jika beban pusat dikurangi, misalnya dari total Rp200 miliar pemda bisa siapkan Rp50 miliar atau Rp75 miliar, kemudian ditambahkan dana dari pihak swasta dunia usaha. “Maka peluang disetujui akan lebih besar. Kalau semua dibebankan ke pusat, pasti sulit,” ujar Halikinnor pada Selasa 12 Agustus 2025.
Kadishub menjelaskan jika dana Rp200 miliar itu tidak bisa didapatkan kendala yang akan dihadapi oleh bandara adalah pesawat yang lebih besar dari Nam Air akan mempertimbangkan untuk beroperasional di Bandar Udara H Asan Sampit.
“Jika tidak bisa didapatkan yang pasti pesawat yang lebih besar dari Nam Air akan mempertimbangkan untuk beroperasional di bandara,” ujarnya.
Selain itu pihak Pemkab berencana akan mengundang operator beberapa penerbangan udara untuk melihat dan memberikan masukan jika proyek bandara kembali tertunda.
“Pemda juga akan mengundang operator beberapa penerbangan datang ke Kotim untuk meliat dan memberikan masukan berkaitan dengan hal apa saja yg bisa menjadi penghambat mereka beroperasional di Bandra Sampit,” pungkasnya.
(Utomo)
17 Mei 2026
18:16
