PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, meminta pemerintah pusat mengembalikan kewenangan pengawasan pertambangan ke daerah.
“Makanya ini yang menjadi polemik di kita (daerah). Yang seharusnya kewenangan itu lebih cepat dan efektif di daerah harus di daerah dong,” kata Bambang, Rabu, 10 September 2025.
Desakan ini muncul setelah Kejaksaan Tinggi Kalteng mengusut dugaan korupsi tambang zirkon senilai Rp1,3 triliun yang melibatkan PT Investasi Mandiri di Palangka Raya.
Padahal, menurut Kepala Dinas ESDM Kalteng, pengawasan tambang sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan tugas Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas yang berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM.
“Jangan semuanya di pusat. Nah itulah yang menjadi bahan koreksi kita ke pusat, bahwa jangan hal-hal yang seperti ini menjadikan penghambat dalam berinvestasi,” ujar Politisi Fraksi PDIP ini.
Ia menekankan perlunya inisiatif dari daerah untuk memperjuangkan kewenangan tersebut.
“Kita juga harus ngusulin. Kalau kita cuman diam aja, teriak-teriak aja nggak bisa. Kita harus ngusulin. Ada peran memang idealnya di daerah,” kata Bambang.
(Syauqi)
