JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menggelar Coffee Morning bertajuk “Silaturahmi Peduli Migran” dengan NGO di Kantor KemenP2MI, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Acara ini menjadi wadah mempererat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) guna mengelola pekerja migran Indonesia secara terintegrasi dan berkualitas.
Didampingi Sekretaris Jenderal KemenP2MI, acara ini dihadiri perwakilan sejumlah NGO ternama, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Executive Director of Migrant Care (MC), Ketua Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), Ketua Umum Migrant Watch (MW), Presiden Konfederasi SARBUMUSI, serta Ketua Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI).
Selain itu, turut hadir perwakilan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (ILP-KPK), Ketua DPN Angkatan Muda Bima Indonesia (DPN-AMBI), Ketua Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), dan Ketua SMI Pemuda Pancasila.
Pertemuan ini menjadi wadah diskusi mendalam mengenai pengelolaan Pekerja Migran dari hulu hingga hilir, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan hak-hak pekerja.
Harapan Menteri: Pengelolaan Pekerja Migran yang Lebih Baik dan Terintegrasi
Menteri Mukhtarudin menekankan komitmen pemerintah untuk mengelola Pekerja Migran secara optimal. “Silaturahmi ini dalam rangka kita sama-sama kelola para pekerja migran Indonesia, semakin baik dari sisi kualitasnya,” beber Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin juga membahas perkembangan regulasi, di mana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran masih dalam proses revisi.
“Mudah-mudahan tahun 2026 bisa diundangkan, sehingga menjadi payung hukum yang lebih maksimal. Kami sebagai leading sektor, dan regulator secara penuh nanti ada di KP2MI,” imbuh Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menyoroti program quick win yang akan ditindaklanjuti, termasuk kerjasama dengan kementerian terkait melalui MoU dan pendikan vokasi.
“Presiden sangat peduli terhadap pekerja migran. Pemda dan perguruan tinggi juga punya program yang sama untuk tingkatkan pekerja migran. Misalnya, Unhas akan kami resmikan Migran Center,” tandas Mukhtarudin.
Untuk itu, Menteri Mukhtarudin menekankan perlunya perubahan mindset di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) agar memastikan pengelolaan pekerja migran Indonesia lebih manusiawi dan terintegrasi.
Aspirasi dari NGO: Fokus pada Skill, dan Perlindungan Perempuan
Para perwakilan NGO menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah, sekaligus aspirasi kritis. Rata-rata peserta menyoroti bahwa pekerja migran domestik, yang didominasi perempuan, membutuhkan peningkatan skill.
“Mereka, pekerja migran yang perempuan hanya dapat info dari calo. Saya berharap perempuan buruh migran diperhatikan Pak Menteri,” ujar salah satu perwakilan.
Mereka juga membahas peralihan tata kelola penempatan, di mana upaya penegak hukum di BP3MI dinilai masih kurang. Mengingat, berdasarkan kajian menunjukkan migrasi perempuan didorong oleh lemahnya minat baca di Indonesia.
Pesan Penutup: Benahi BP3MI dari Hulu
Menutup acara, Menteri Mukhtarudin menegaskan komitmen tegas terhadap Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
“BP3MI harus lebih baik. Saya ingin benahi di hulu ini. Prinsipnya kita akan benahi BP3MI. Kalau ada bukti, kami akan kasih sanksi izinnya,” tegas Menteri Mukhtarudin.
Acara ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi berkelanjutan, memastikan Pekerja Migran tidak hanya terlindungi, tapi juga berdaya secara ekonomi. Pemerintah melalui Kementerian Pekerja Migran Indonesia berkomitmen membangun ekosistem migran yang adil dan berkelanjutan.
(adista)
11 Mei 2026
12:15
