PALANGKA RAYA – Proyeksi APBD Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Tahun 2026 merosot tajam. Dari Rp 10,2 triliun pada 2024, anggaran menyusut menjadi Rp 8,3 triliun pada 2025 dan kembali merosot menjadi Rp 5,3 triliun pada 2026, atau sekitar 47 persen.
Leo menilai, pemotongan tersebut hal biasa. Dia mengatakan kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk mengoptimalkan standar pelayanan minimal yang ada di semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melayani masyarakat.
“Untuk apa? Untuk melayani masyarakat seperti pendidikan, kesehatan kemudian infrastruktur, ekonomi dan bidang sosial lainnya. Nah ini penting, kalau enggak ya masyarakat kita enggak menerima manfaat dari APBD,” ujar Leo, Kamis, 13 November 2025.
Leo mengingatkan seluruh OPD agar mulai menetapkan skala prioritas yang jelas dan memiliki pola pikir yang sama, terutama program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran tidak boleh lagi mengakomodasi kegiatan yang minim dampak.
“Jangan hanya sekadar kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Leo.
Ia menyampaikan bahwa arahan gubernur sudah tegas: setiap program harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Pak Gubernur sudah sampaikan harus punya dampak dan manfaat besar kepada masyarakat. Itu yang kita prioritas kan,” ucap Leo.
(Syauqi)
