PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat memiliki kontribusi penting dalam arah pembangunan daerah.
Penegasan tersebut ia sampaikan saat membuka Diskusi Ilmiah Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Daerah dan NKRI di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Sabtu, 15 November 2025.
Dalam sambutannya, Edy Pratowo mengapresiasi Dewan Adat Dayak (DAD) serta pihak-pihak yang menginisiasi kegiatan tersebut.
Ia menilai, diskusi ilmiah ini menjadi momentum penting untuk menguatkan posisi masyarakat adat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
Menurut Wagub, nilai-nilai budaya masyarakat Dayak yang diwariskan turun-temurun memiliki peran strategis sebagai penyeimbang di tengah derasnya arus modernisasi.
“Gotong royong, kejujuran, rasa keadilan, dan hubungan harmonis dengan alam adalah nilai dasar yang dapat memperkuat pembangunan daerah sekaligus memperkokoh NKRI,” ujarnya.
Edy Pratowo juga menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada kenaikan indikator ekonomi.
Keberhasilan pembangunan, katanya, juga diukur dari sejauh mana masyarakat adat dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tetap mampu mempertahankan identitas budaya mereka.
Pemerintah Provinsi Kalteng, lanjutnya, berkomitmen membuka ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat hukum adat. Hal ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Saya berharap diskusi ini menjadi wadah untuk merumuskan pemikiran baru dan menghasilkan rekomendasi yang memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan,” tutupnya.
(Sya'ban)
