PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menegaskan komitmennya dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan sebagai langkah strategis mengurangi risiko bencana lingkungan, khususnya banjir yang kerap terjadi secara siklus. Namun, realisasi kegiatan rehabilitasi hingga saat ini dinilai masih belum optimal dan memerlukan evaluasi menyeluruh.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan dengan BPDAS Kahayan dan BPDAS Barito, dari sekitar 90 ribu hektare lahan yang seharusnya direhabilitasi, baru sekitar 20 ribu hektare yang terealisasi. Bahkan, lebih dari 10 ribu hektare di antaranya baru sebatas diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
“Artinya, kegiatan rehabilitasi ini memang masih jauh dari harapan. Kita perlu melihat kembali apa yang menjadi kendala, apakah dari sisi perencanaan, pelaksanaan, atau koordinasi antar pihak,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aquarius, Palangka Raya, Kamis 27 November 2025.
Saat ini sebenarnya pemerintah telah memiliki dukungan sumber daya yang lebih baik dibandingkan masa lalu, baik dari sisi teknologi, perhatian kebijakan, hingga keberadaan lembaga terkait seperti BNPB yang mampu membantu pemetaan wilayah rawan secara lebih detail dan terukur.
“Dengan teknologi yang ada, seharusnya kita bisa memetakan secara rinci wilayah mana yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi dan bagaimana penanganannya dilakukan secara tepat,” tambahnya.
Rehabilitasi tidak hanya menyasar hutan dan lahan semata, tetapi juga menyentuh aspek kesadaran manusia sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan.
“Kalau saya pribadi menilai, yang perlu direhabilitasi bukan hanya hutan, tetapi juga pola pikir kita sebagai manusia. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi kunci agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan berkelanjutan,” ungkapnya. (yud)
