KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar melakukan pemeliharaan optimal terhadap kendaraan dinas yang mereka gunakan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh kendaraan roda dua maupun roda empat yang dialokasikan guna menunjang kegiatan operasional pemerintahan. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Katingan, Firdaus, pada Senin (06/10/2025).
Firdaus menegaskan bahwa imbauan ini penting sebagai langkah preventif untuk memastikan seluruh aset daerah tetap dalam kondisi prima dan berfungsi optimal. Ia menilai pemeliharaan rutin menjadi kunci agar kendaraan tidak menghambat kinerja ASN dalam menjalankan tugas harian.
Menurutnya, kendaraan dinas merupakan fasilitas penting yang menunjang efektivitas pelayanan publik. Karena itu, setiap ASN yang memegang kendaraan operasional wajib menjaga kondisi kendaraan tersebut agar tetap siap pakai kapan saja dibutuhkan. “Pemeliharaan kendaraan dinas harus dilakukan dengan baik agar selalu layak fungsi,” ujarnya.
Firdaus menjelaskan bahwa minimnya perawatan akan mempercepat terjadinya kerusakan pada kendaraan dinas. Kondisi ini tidak hanya merugikan pengguna, tetapi juga memunculkan persoalan baru bagi pemerintah daerah yang harus menanggung biaya perbaikan yang tidak kecil.
Ia menambahkan, kerusakan parah pada kendaraan dinas berpotensi membebani anggaran daerah. Situasi ini menjadi semakin krusial karena kondisi keuangan daerah saat ini tengah mengalami keterbatasan, sehingga perbaikan besar akan berdampak signifikan pada alokasi anggaran.
Karena itu, pemerintah menekankan bahwa imbauan tersebut bukan sekadar permintaan, melainkan bentuk tanggung jawab ASN sebagai pengelola aset daerah. Firdaus meminta seluruh pengguna kendaraan dinas agar memiliki kesadaran penuh dalam merawat fasilitas operasional yang dipercayakan kepada mereka.
Ia berharap, dengan adanya penegasan ini, ASN dapat lebih disiplin menjalankan pemeliharaan rutin sehingga seluruh kendaraan dinas tetap dalam kondisi aman, nyaman, dan fungsional. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan operasional pemerintahan.
“Imbauan ini harus disikapi secara serius demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tengah tantangan keterbatasan anggaran,” tegas Firdaus. (Kawit)
