SAMPIT – Suara perlawanan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin menggelegar. Mereka menuntut aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas atas dugaan pembabatan hutan yang kembali dilakukan PT Bintang Sakti Lenggana (BSL) di wilayah Kecamatan Antang Kalang.
Diberitakan sebelumnya telah ramai menjadi sorotan, setelah lahan di wilayah Kecamatan Antang Kalang dibabat oleh PT BSL. Padahal beberapa bulan yang lalu Bupati Kotim menyebut telah mencaput izin perusahaan kelapa sawit tersebut.
Ditengah bencana banjir yang terjadi di Aceh dan Sumatra, PT BSL malah melakukan pembabatan hutan di wilayah Kotim. Sebelumnya juga DPRD Kotim telah memanggil sejumlah pihak untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) namun pihak perusahaan sendiri tidak hadir.
Ketua AMAN Kotim, Hardi P Hady, mendesak aparat penegak hukum untuk segera memberikan tindakan tegas dan menyelesaikan masalah yang telah merusak ekosistem dan mengancam keselamatan masyarakat.
“Informasi yang kami dapat Polisi Kehutanan (Polhut) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), ada datang tapi tidak tau langsung ke lokasi atau hanya sampai PT BUM,” ujarnya pada Jumat 12 Desember 2025.
Desakan keras beberapa waktu lalu akhirnya mendapatkan respons. Meski demikian hingga saat ini pihaknya bersama masyarakat belum mendapatkan kepastian tentang apa yang dilakukan Polhut ke wilayah tersebut.
“Belum tau apa yang mereka kerjakan. Kabarnya juga ada dari mabes,” tuturnya.
Lebih lanjut, menurutnya Polres Kotim juga dikabarkan akan turun ke lapangan dalam waktu dekat. Hardi berharap apa yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan tim Mabes Polri tidak berhenti di tengah jalan. Mereka menuntut proses hukum yang transparan dan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta pemulihan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.
“Hari senin infonya kata mereka di hulu,” tutup Hardi.
(Utomo)
17 Mei 2026
18:16
