PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mempercepat pemerataan akses telekomunikasi di wilayah pedalaman.
Per 2 Januari 2026, sebanyak 203 titik blank spot diusulkan untuk mendapatkan penanganan jaringan telekomunikasi melalui pemerintah pusat.
Usulan tersebut disampaikan Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, dalam paparannya saat menerima Kunjungan Kerja Reses Anggota DPR RI Komisi I, Andina Theresia Narang, di Aula Kanderang Tingang, Kantor Diskominfosantik Kalteng, Senin, 5 Januari 2026.
Rangga menjelaskan, ratusan titik blank spot tersebut diajukan melalui aplikasi Signal sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Kalteng dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di tingkat desa.
“Saat ini kami terus mengajukan permohonan melalui aplikasi Signal. Per 2 Januari 2026, total yang kami usulkan ada 203 titik,” ujar Rangga.
Ia menuturkan, pengusulan tersebut difokuskan pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan seluler akibat kondisi geografis yang sulit, seperti daerah pedalaman, perbatasan, serta kawasan dengan sebaran penduduk rendah.
Menurut Rangga, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah di Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah sangat luas.
Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi krusial untuk mempercepat penyediaan jaringan, terutama melalui pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
Selain mengusulkan pembangunan BTS, Pemprov Kalteng juga mengambil langkah alternatif dengan memanfaatkan teknologi satelit.
Sepanjang tahun 2025, Diskominfosantik telah menyebar 376 unit perangkat Starlink ke kantor-kantor desa untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
“Dengan Starlink, pelayanan pemerintahan desa sudah bisa berjalan 100 persen online, meskipun infrastruktur BTS di beberapa wilayah belum tersedia,” jelasnya.
Namun demikian, Rangga mengakui pembangunan BTS oleh operator seluler masih menghadapi kendala hitungan bisnis atau Business to Business (B2B). Biaya operasional yang tinggi di wilayah pedalaman sering kali menjadi pertimbangan utama operator jika tidak disertai subsidi pemerintah.
“Biaya operasional di wilayah pedalaman cukup tinggi, sehingga tanpa dukungan subsidi, pembangunan BTS sering kali tidak menjadi prioritas bagi operator,” katanya.
(Sya'ban)
