PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan dukungan terhadap pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tetap berjalan pada tahun 2026, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi mengalami penurunan.
APBD Provinsi Kalteng tahun 2026 tercatat sekitar Rp5,4 triliun atau turun 34,71 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun. Namun, penyesuaian anggaran tersebut dipastikan tidak mengganggu dukungan pemerintah provinsi terhadap program kesehatan yang menyentuh masyarakat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Rainer Danny P. Mamahit, mengatakan program CKG tetap mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, meskipun kewenangan utama pelaksanaannya berada di tingkat kabupaten dan kota.
“CKG pun masih kita support. Walaupun CKG ini kan ranahnya di kabupaten/kota, tetapi saat ada kunjungan kerja dari Pak Gubernur, kita provinsi pun hadir untuk menjadi stimulan kabupaten/kota untuk mencapai targetnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Rabu, 14 Januari 2026.
Ia menjelaskan, secara prinsip tidak ada pengurangan anggaran yang berdampak luas terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk dalam dukungan terhadap program CKG.
“Secara prinsip tidak ada anggaran yang terdampak luas ke masyarakat yang kita kurangi itu,” tegasnya.
Rainer menambahkan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng tetap mengutamakan pelaksanaan program kesehatan yang menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2025-2029, khususnya melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
“Kalau di Dinas Kesehatan kita masih mengutamakan program visi dan misi Pak Gubernur, terutama Kartu Huma Betang Sejahtera,” katanya.
Program KHBS sendiri diintegrasikan dengan layanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan, dengan hampir separuh anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dialokasikan untuk jaminan kesehatan.
“Nah kalau kita dalam pengintegrasian KHBS yakni layanan kesehatan berbasis BPJS, jadi kita masih menganggarkan itu hampir separo anggaran kita untuk jaminan kesehatan,” pungkas Rainer.
(Sya'ban)
