KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, menegaskan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat sekaligus upaya efisiensi anggaran daerah.
Saiful menyebut, kebijakan ini tidak diambil secara sepihak, melainkan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Pelaksanaan WFH ini kita arahkan sesuai aturan dari pusat. Ini bagian dari tindak lanjut kebijakan nasional dan juga upaya efisiensi anggaran,” ujar Saiful kepada beberapa wartawan usia pelatikan Damang, Selasa 14 April 2026.
Menurutnya, skema WFH yang diterapkan di Katingan tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Kebijakan ini hanya berlaku bagi pegawai pada level staf dan eselon IV.
Sementara itu, untuk pejabat administrator hingga pimpinan tinggi pratama atau eselon II ke atas, tetap diwajibkan bekerja seperti biasa sesuai penugasan.
“Yang WFH itu hanya staf dan eselon IV. Untuk eselon II dan III tetap bekerja di kantor sesuai tugasnya,” tegasnya.
Saiful juga menekankan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan tidak serta-merta akan diberlakukan secara permanen.
Ia menyebut, penerapan WFH masih akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi global serta kebutuhan daerah ke depan.
“Ini belum tentu selamanya. Kita lihat situasi dan kondisi, termasuk faktor global yang saat ini masih banyak tantangan,” jelasnya.
Meski di Kabupaten Katingan tidak menghadapi persoalan klasik seperti kemacetan lalu lintas, Saiful mengatakan pihaknya tetap mendukung penerapan WFH sebagai bentuk adaptasi dan pembelajaran.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menguji efektivitas sistem kerja fleksibel di lingkungan birokrasi.
“Walaupun di daerah kita tidak ada kemacetan, tapi ini jadi pembelajaran. Kita ingin melihat sejauh mana efektivitasnya jika diterapkan di daerah,” pungkasnya.
(Bitro)
