SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mematangkan kesiapan operasional Puskesmas Antang Kalang 2 yang saat ini masih dalam tahap proses administrasi sebelum resmi diluncurkan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, menyampaikan bahwa puskesmas tersebut tengah diusulkan registrasinya ke Dinas Kesehatan Provinsi, sekaligus menunggu penerbitan kode registrasi dari Kementerian Kesehatan.
“Puskesmas Antang Kalang 2 masih berproses untuk registrasi. Jika kode dari Kementerian Kesehatan sudah keluar, insya Allah dalam waktu dekat tahun ini akan kita launching,” ujarnya yang juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Jumat 24 April 2026.
Meski belum diresmikan, pelayanan kesehatan di wilayah tersebut sudah mulai berjalan dengan memanfaatkan tenaga medis yang ada di sekitar desa.
“Saat ini pelayanan sudah kita laksanakan dengan tenaga yang ada di wilayah sekitar. Pelayanan pustu yang dekat dengan puskesmas sementara kita hentikan dan dialihkan ke puskesmas,” jelasnya.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan yang optimal selama proses administrasi berlangsung.
Untuk sementara, tenaga kesehatan yang tersedia dimaksimalkan, termasuk pembagian dua dokter yang ada di wilayah Tumbang Kalang.
“Kita manfaatkan tenaga yang ada dulu, sambil nanti kita lakukan analisa kebutuhan tenaga ke depan,” katanya.
Ia menambahkan, ketersediaan alat kesehatan saat ini sudah terpenuhi sebagian dan akan terus dilengkapi pada perubahan anggaran tahun ini.
“Insya Allah alkes yang masih kurang akan kita penuhi agar pelayanan semakin optimal,” ungkapnya.
Dengan beroperasinya Puskesmas Antang Kalang 2, jumlah puskesmas di Kotawaringin Timur kini menjadi 22 unit dari sebelumnya 21.
Empat puskesmas yang menjadi fokus penguatan saat ini yakni Puskesmas Mentaya Seberang, Puskesmas Parenggean 1, Puskesmas Parenggean 2, serta Puskesmas Antang Kalang 1 dan 2.
Sementara itu, pelaksanaan program cek kesehatan gratis (CKG) masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi partisipasi masyarakat.
“Target 2025 itu 18 persen, tapi capaian kita baru sekitar 50 persen dari indikator. Kendalanya masyarakat masih kurang merespons,” jelas Umar.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak akan berhenti dan akan terus mendorong peningkatan cakupan melalui pendekatan jemput bola.
“Kita akan turun langsung ke lapangan, ke RT-RT seperti saat vaksinasi Covid-19 dulu. Insya Allah tahun ini kita gerakkan semuanya,” tandasnya. (nardi)
