PANGKALAN BUN – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Sri Lestari, menyampaikan apresiasi kepada Polres Kotawaringin Barat, atas langkah tegas melakukan razia dan penertiban pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kobar, Jumat 8 Mei 2026.
Dimana menurut Politisi Partai Gerindra ini, penertiban tersebut sangat penting untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sri Lestari juga menyoroti adanya praktik penyalahgunaan barcode BBM yang seharusnya digunakan oleh masyarakat setempat, namun justru disabotase oleh oknum tertentu. Akibatnya, sejumlah masyarakat tidak bisa lagi menggunakan barcode miliknya karena telah dipakai pihak lain.
“Barcode itu seharusnya milik masyarakat Kotawaringin Barat, tapi kenyataannya ada yang tidak bisa digunakan lagi karena disalahgunakan oleh pihak lain. Ini tentu harus ditindak tegas,” tegasnya.
Sri Lestari menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, ia meminta aparat dan pemerintah daerah untuk terus mengawal distribusi BBM agar tetap tepat sasaran.
Ia juga menekankan perlunya kebijakan khusus dalam menyikapi praktik “pengetap” atau pengecer BBM, yang di satu sisi merupakan bagian dari masyarakat yang mencari nafkah, namun di sisi lain berpotensi mengganggu distribusi yang adil.
“Ada dilema di sini. Pengetap ini juga masyarakat yang mencari rezeki, tapi BBM bersubsidi itu hak seluruh masyarakat. Ini harus disikapi dengan bijak,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap ke depan ada solusi terbaik agar distribusi BBM bisa menjangkau hingga wilayah pelosok tanpa merugikan pihak lain. Termasuk bagaimana memastikan masyarakat tidak harus mengantre panjang di stasiun pengisian bahan bakar.
“Kita ingin masyarakat tetap bisa mencari nafkah, tapi juga tidak ada antrean panjang yang menyita waktu. Selain itu, distribusi ke wilayah 3T, yakni terluar, terjauh, dan terpencil, juga harus menjadi perhatian serius,” tandasnya.
Sri Lestari pun meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk merumuskan sistem distribusi BBM yang lebih efektif, adil, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kotawaringin Barat. (man)
