SAMPIT – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah menegaskan bahwa penanganan perkara tindak pidana khusus (Pidsus) di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing kejaksaan negeri (Kejari). Kejati hanya akan turun melakukan asistensi maupun evaluasi apabila memang dibutuhkan dalam proses penanganannya.
Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kalteng, Hendri Hanafi menegaskan, hal tersebut sesuai arahan Jaksa Agung terkait mekanisme penanganan perkara korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri.
“Ya, sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung bahwa terkait dengan penanganan perkara Pidsus yang ada di Kejari itu menjadi tanggung jawab Kejari. Kecuali dibutuhkan asistensi kami atau nanti kami memandang perlu untuk dilakukan evaluasi, itu bisa kami lakukan,” ujar Hendri Hanafi pada Senin 11 Mei 2026.
Pernyataan itu disampaikan Hendri menanggapi adanya perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan dana hibah yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur (Kotim).
Meski demikian, Asintel membuka peluang bagi Kejari Kotim untuk meminta pendampingan teknis (asistensi) jika menghadapi kendala dalam proses penyidikan.
Diketahui Kejari Kotim saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi Dana Hibah Kesra dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kotim.
Sejak Maret 2026, penyidikan kasus ini berlangsung masif dengan memeriksa lebih dari 250 orang saksi. Fokus perkara adalah dugaan penyaluran dana hibah yang tidak sesuai peruntukan atau melanggar ketentuan.
Hingga berita ini diturunkan, Kejari Kotim belum memberikan pernyataan resmi mengenai kemungkinan mengajukan asistensi ke Kejati Kalteng. Namun, pernyataan Asintel tersebut mempertegas bahwa kendali utama tetap berada di tangan Kejari, sementara Kejati berperan pendampingan dan evaluasi bila diperlukan.
(UTOMO)
