SAMPIT – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah mendukung upaya mempermudah akses petani terhadap BBM solar subsidi.
Menurutnya, ketersediaan bahan bakar bagi sektor pertanian harus menjadi perhatian bersama agar aktivitas produksi pangan tidak terganggu dan program swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto berjalan lancar.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kotim terkait penyaluran dan ketersediaan BBM solar subsidi untuk kebutuhan pertanian masyarakat, Selasa 26 Mei 2026.
“Tadi kita mendengar penjelasan dari Pertamina bahwa stok aman, cukup dan penyalurannya lancar. Tinggal bagaimana kita mencari solusi agar BBM yang tersedia itu bisa benar-benar sampai dan dirasakan khususnya para petani,” ujar politisi Gerindra ini.
Menurut Juliansyah, persoalan utama yang muncul saat ini bukan pada ketersediaan pasokan dari Pertamina, melainkan mekanisme pelayanan dan distribusi di tingkat SPBU yang masih menimbulkan antrean panjang sehingga menyulitkan petani memperoleh solar subsidi.
Ia menilai SPBU perlu mencari pola pelayanan yang lebih efektif agar distribusi BBM subsidi dapat berjalan merata tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat umum.
“Kalau stok aman dan distribusi dari Pertamina juga berjalan baik, berarti yang perlu dicari sekarang adalah solusi di tingkat SPBU. Bagaimana mengatur pelayanan agar antrean tidak terlalu panjang dan petani tetap bisa mendapatkan haknya,” katanya.
Juliansyah memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan petani di wilayah selatan Kotim yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan sentra pertanian. Menurutnya, bantuan alat dan mesin pertanian yang telah diberikan pemerintah tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila kebutuhan bahan bakarnya sulit diperoleh.
“Petani membutuhkan solar untuk mengoperasikan alat pertanian mereka. Jangan sampai alat yang sudah dibantu pemerintah tidak bisa digunakan karena kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama pengelola SPBU mencari skema yang dapat mempermudah petani memperoleh solar subsidi tanpa harus mengabaikan pelayanan kepada masyarakat umum.
Menurut Juliansyah, pembukaan layanan khusus sepenuhnya untuk petani di SPBU mungkin tidak mudah diterapkan karena SPBU tetap harus melayani berbagai kelompok masyarakat. Namun, pengaturan jadwal atau pola pelayanan tertentu dapat menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan.
“Bisa dicari pola atau jadwal pelayanan tertentu sehingga petani lebih mudah mendapatkan BBM dan distribusinya benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Meski demikian, pengawasan tersebut tidak boleh membuat petani yang berhak justru mengalami kesulitan saat melakukan pembelian.
Juliansyah juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah melakukan penindakan terhadap kasus penyalahgunaan pupuk subsidi beberapa waktu lalu. Menurutnya, langkah serupa perlu dilakukan apabila ditemukan praktik penyelewengan BBM subsidi.
Di sisi lain, Juliansyah menilai kondisi antrean BBM di Kotim masih relatif terkendali dibandingkan beberapa daerah lain. Ia mencontohkan antrean panjang yang sempat ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya.
“Kami bersyukur kondisi di Kotim tidak separah daerah lain. Saat kami ke Palangka Raya beberapa waktu lalu, antrean BBM cukup panjang dan masyarakat sangat kesulitan. Karena itu kondisi yang ada sekarang harus tetap dijaga dan terus diperbaiki,” pungkasnya. (Nardi)
