PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Juni Gultom, menegaskan bahwa proyek pengecatan jalur sepeda berwarna biru di Kota Palangka Raya sama sekali belum menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyek tersebut dijalankan melalui sistem swakelola demi mempercantik estetika kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Juni usai menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Bergerak yang menggelar aksi di Kantor Dinas PUPR Kalteng pada Rabu, 3 Juni 2026. Aksi massa ini dipicu oleh kritik publik terkait banyaknya lapisan cat jalur sepeda yang sudah terkelupas di sejumlah ruas jalan.
“Secara keuangan sampai saat ini belum ada keuangan negara yang tersalurkan. Ini murni dalam rangka mempercantik dan memperindah kota yang memang dikerjakan swakelola melalui tukang dan tenaga kerjanya,” ujar Juni kepada awak media.
Juni menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberlakukan aturan ketat terkait pencairan anggaran fisik. Pihaknya memastikan tidak ada sepeser pun dana publik yang dibayarkan kepada pekerja atau penyedia jasa selama hasil di lapangan belum memenuhi standar yang ditetapkan.
“Dan ini tidak dibayar oleh pemerintah. Selama itu (proyek) belum sempurna sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai estimasi biaya operasional yang sudah dihabiskan di lapangan di luar dana pemerintah, Juni membeberkan bahwa nilainya kini telah menyentuh angka ratusan juta rupiah.
“Sampai saat ini diperkirakan Rp500 juta,” pungkasnya.
(Syauqi)
