PALANGKA RAYA – Komisi III DPRD Kota Palangka Raya mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk melakukan pembenahan dalam penataan dan pemerataan guru di sekolah-sekolah. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi ketimpangan jumlah tenaga pendidik di setiap sekolah.
Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M. Norkim, mengatakan masih terdapat sekolah yang kelebihan guru, sementara di sisi lain ada sekolah yang justru kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini terjadi karena sebaran sekolah yang berdekatan serta adanya guru yang pensiun maupun mutasi tugas.
“Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendataan ulang terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki latar belakang pendidikan, baik yang saat ini bertugas di Dinas Pendidikan maupun di perangkat daerah lainnya, agar bisa kembali mengajar jika dibutuhkan,” ucapnya, Minggu 21 Juni 2026.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar tenaga honorer serta PPPK paruh waktu yang belum diangkat dapat kembali diusulkan ke pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan guru di lapangan.
“Dalam hal ini juga mengusulkan agar guru ASN yang saat ini bertugas di sekolah swasta dapat kembali ke sekolah negeri sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Hal ini dinilai dapat membantu pemerataan tenaga pendidik sekaligus mendukung pengembangan karier guru,” tambahnya.
Pemerintah daerah juga perlu membuka kembali moratorium penerimaan guru dari luar daerah secara terbatas, terutama untuk menggantikan guru yang pensiun atau mengisi kekurangan di sekolah-sekolah.
“Yang terpenting adalah pemerataan guru bisa berjalan baik sehingga proses belajar mengajar di semua sekolah dapat optimal. DPRD berharap langkah-langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu kebijakan penambahan formasi guru dari pemerintah pusat,” ungkapnya. (yud)
5 Juni 2026
07:12
