JAKARTA— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menghadiri pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis 2 Juli 2026.
Kehadiran Menteri P2MI dalam agenda kenegaraan ini merupakan bentuk komitmen dan sinergi kementerian dalam mendukung penuh arah kebijakan luar negeri pemerintah, khususnya yang berdampak pada penguatan hubungan antarbangsa dan sektor-sektor strategis nasional.
Pertemuan bilateral tersebut menandai momentum penting dengan diluncurkannya Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 atau Peta Jalan Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Belarus untuk lima tahun ke depan.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara agar kemitraan yang terjalin berjalan lebih terarah, terukur, dan konkret.
Selain peluncuran peta jalan, pertemuan kedua kepala negara juga menghasilkan sejumlah kesepakatan dan perjanjian penting di berbagai bidang, termasuk kesehatan, transaksi dan jasa keuangan, hingga sains dan teknologi.
Ditemui usai menghadiri acara tersebut, Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan dukungan penuh dan apresiasi yang tinggi atas tercapainya kesepakatan strategis ini.
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI siap menyelaraskan program kerja dan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi kerja sama bilateral tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh peluncuran peta jalan kerja sama bilateral ini. Sesuai arahan Bapak Presiden, komitmen ini harus bermuara pada manfaat yang nyata. Kami di Kementerian P2MI tentunya siap bersinergi, khususnya dalam melihat peluang-peluang strategis dan penguatan tata kelola di sektor-sektor terkait yang bersinggungan dengan peningkatan kapasitas dan perlindungan sumber daya manusia,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Pemerintah berharap agar seluruh poin kerja sama yang telah disepakati oleh Indonesia dan Belarus dapat segera diimplementasikan dengan baik oleh kementerian dan lembaga terkait demi kesejahteraan dan kemajuan kedua negara.
(Adista)
