PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, mendesak pemerintah provinsi segera mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Riska menyoroti lemahnya tata kelola aset yang hingga kini masih menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
​Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan rumah dinas milik pemerintah provinsi. Ketidakjelasan status aset ini dinilai berpotensi menghilangkan potensi penerimaan daerah dari retribusi sewa yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 juta.
“Pada saat pembahasan Banggar ada juga beberapa rumah dinas yang sudah fungsional mungkin nanti akan diarahkan untuk kita pinjam pakai atau kita sewakan juga untuk salah satu opsi peningkatan PAD,” ujar Riska, Rabu, 15 Juli 2026.
Riska menegaskan, pemerintah provinsi harus lebih kreatif dan tanggap dalam mengelola kekayaan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Untul itu, Ia meminta eksekutif segera melakukan apraisal atau penilaian ulang terhadap aset-aset tersebut agar memiliki payung hukum dan nilai ekonomi yang jelas.
“Karena sayang kita punya aset terbengkalai yang tidak dipakai kenapa kita tidak memnfaatkan untuk peningkatan PAD. Tapi akan kita bahas ulang apa munkin nanti akan kita lakukan apraisal, kita bahas kembali dengan OPD terkait agar ini bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya.
(Syauqi)
