PULANG PISAU – Memasuki paruh kedua Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mulai menggenjot pelaksanaan berbagai program pembangunan. Langkah itu dilakukan setelah realisasi belanja APBD hingga pertengahan Juli masih berada pada kisaran 37,52 persen, sehingga seluruh organisasi perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pulang Pisau Wahyu Jatmiko mengatakan, percepatan pelaksanaan program harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, Jumat 24 Juli 2026.
“Percepatan kegiatan memang penting, tetapi yang lebih utama adalah memastikan setiap belanja dilakukan secara efisien, sesuai kapasitas fiskal daerah, dan mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas,” ujar Wahyu Jatmiko.
Ia mengungkapkan, hingga 15 Juli 2026 realisasi belanja daerah baru mencapai Rp300,45 miliar dari total APBD sebesar Rp800,80 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp215,06 miliar atau 50,79 persen. Sementara belanja barang dan jasa masih berada di angka Rp53,69 miliar atau sekitar 25,80 persen, sehingga masih terdapat ruang yang cukup besar untuk pelaksanaan berbagai program pada sisa tahun anggaran.
Di sisi lain, pendapatan daerah telah terealisasi sebesar Rp312,36 miliar atau 39,01 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp27,27 miliar, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp269,38 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp15,70 miliar. Menurut Wahyu, struktur tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Pulang Pisau masih banyak ditopang oleh dana transfer pemerintah pusat.
Karena itu, ia menilai peningkatan PAD harus terus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Penggalian potensi pendapatan secara optimal akan memperkuat kemandirian fiskal sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada sumber pendanaan eksternal.
Wahyu menambahkan, sesuai arahan Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa'i, seluruh perangkat daerah diminta segera mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Namun, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar tingginya angka realisasi, melainkan bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. (denny)
