SAMPIT–Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyebut tengah menghimpun keterangan baik dari pihak kedamangan maupun yang bersengketa antara PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) dengan Yanto E Saputra dengan objek sengketa di Desa Luwuk Sampun, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotim.
Sengketa lahan ini sebelumnya sudah diselesaikan melalui sidang adat dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Kerapatan Mantir Pedamaian Adat Kecamatan Tualan Hulu dalam perkara Nomor: 01/DKA-TH/PTS/V/2024, pada tanggal 2 Mei 2024. Namun, karena merasa keberatan dengan putusan Majelis Hakim Kerapatan Mantir Pedamaian Adat Kecamatan Tualan Hulu, PT HAL melayangkan permohonan banding melalui Dewan Pakar DAD Kotim.
Dewan Pakar DAD Kotim yang diketuai Hamidan merespon masalah ini dengan mengundang perusahaan untuk menyampaikan paparan di Sampit, Kamis 6 Juni 2024 lalu.
Paparan dari perusahaan dihadiri oleh Asisten I Setda Kotawaringin Timur (Kotim) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rihel, Ketua Dewan Pakar DAD Kotim beserta anggota.
“Ini merupakan paparan yang kedua dari perusahaan. Sebelumnya, Dewan Pakar DAD Kotim juga telah menggelar rapat di kantor DAD Kalteng pada 25 Mei 2024. Pertemuan ini bertujuan mendengarkan keterangan terkait ditetapkannya putusan Majelis Hakim Kerapatan Mantir Pedamaian Adat Kecamatan Tualan Hulu dalam perkara Nomor: 01/DKA-TH/PTS/V/2024,”kata Hamidan, Sabtu 8 Juni 2024.
Menurut Hamidan saat pertemuan di Palangka Raya, hanya pihak PT HAL yang hadir, sedangkan pihak Kedamangan Tualan Hulu dan penggugat tidak hadir dengan alasan belum menerima undangan.
Dalam pertemuan itu PT HAL di hadapan Dewan Pakar dan Asisten I Setda Kotim menjelaskan kronologi permasalahan yang tengah mereka hadapi tersebut.
PT HAL juga memaparkan tentang putusan Majelis Hakim Kerapatan Mantir Pedamaian Adat Kecamatan Tualan Hulu dalam perkara Nomor: 01/DKA-TH/PTS/V/2024. Isi putusan diantaranya, permohonan pelapor dapat diterima berdasarkan kententuan Hukum Adat Dayak Kalteng.
Menyatakan tindakan yang dilakukan terlapor adalah kurang beradat karena hanya percaya dengan fakta dokumen tertulis namun tidak memperhatikan keterangan lain dan fakta di lapangan.
Majelis Hakim menghukum terlapor melakukan permohonan maaf kepada pelapor dan membebankan kepada terlapor untuk membiayai dan melaksanakan acara ritual manjung panginan pahanteran liau usang di lokasi bekas kuburan almarham orang tua ahli waris pelapor.
Usai menerima paparan dari PT HAL, Dewan Pakar DAD Kotim terus berusaha menghimpun keterangan dari kedua belah pihak agar kajian yang dilakukan benar-benar lengkap dan utuh. Namun Dewan Pakar DAD belum berhasil mendapatkan keterangan dari pihak Kedamangan maupun penggugat.
“Kami melakukan langkah persuasif dengan menghubungi lewat telepon untuk bertemu mereka, tapi sampai saat ini belum berhasil. Setelah kajian lengkap, akan kami serahkan kepada Ketua DAD, selanjutkan keputusan di tangan Ketua DAD. Posisi kami netral, tidak memihak manapun. Jika ada kesalahan, mari diperbaiki,” ujar
Dalam kesempatan itu Hamidan didampingi Wakil Ketua Dewan Pakar DAD Untung dan anggota Dewan Pakar DAD Zam’an.
Dewan Pakar DAD Kotim pun telah menyampaikan masalah ini kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Asisten I Setda Kotim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rihel dalam pertemuan yang digelar di Sampit.
Rihel meminta masalah ini segera diselesaikan dengan adil agar bisa diterima kedua belah pihak. Rihel juga meminta semua pihak terkait duduk bersama menyelesaikan masalah ini dengan membawa data-data pendukung yang lengkap.
(Nardi)
