SAMPIT – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Umar Kaderi menyampaikan pengerjaan proyek Puskesmas Parenggean yang sempat mangkrak masih terus berlanjut.
“Masih proses, itu sampai 26 Desember 2024, semoga bisa dikejar dan selesai, jika tak selesai maka akan kita putus kontraknya,” kata Umar, Kamis 7 November 2024.
Ia menyebutkan adanya keterlambatan karena kelalaian kontraktor dan saat ini masih 30 persen pengerjaannya.
“Tiap pekan kita evaluasi, kita berharap bisa dikebut karena baru 30 persen pengerjaannya,” tegasnya.
Dinkes ingin proyek puskesmas tersebut bisa fungsional sehingga dapat melayani masyarakat di bidang kesehatan, para pekerja mulai bekerja siang dan malam.
“Mereka kerjanya siang malam sekarang, itu karena harus dilakukan jika tidak maka tak bisa selesai kerjanya dipercepat,” ungkapnya.
Begitu pula Puskesmas Bapinang Pulau Hanaut masih berproses dan optimis bisa selesai hingga akhir tahun.
“Rugi kita tidak selesai karena bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK),” kata Umar.
Seperti diketahui proyek Puskesmas Parenggean kontraktor yang dimenangkan menurunkan harga hampir Rp1 miliar dari pagu anggaran.
Di mana proyek dibawah Dinas Kesehatan ini untuk Pagu sebesar Rp 5.966.272.000, dan HPS Rp 5.964.052.000,00.
Proyek ini dimenangkan oleh CV Fajar Marta yang beralamat Jalan Kartini No. 24 Kelurahan Ilir Kota Sanggau-Kalimantan Barat dengan nilai Rp 4.771.241.600.
Dampak pandemi Covid- 19 mendorong pemerintah membuat inovasi dalam bidang kesehatan. Kementrian Kesehatan menerbitkan Peraturan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, salah satunya mengatur tentang standar bangunan puskesmas sesuai prototipe.
Sejak peraturan tersebut diterbitkan, Dinkes Kotim secara bertahap melakukan peningkatan terhadap puskesmas yang ada. Dari 21 puskesmas di Kotim, 11 di antaranya sudah ditingkatkan sesuai prototipe Kemenkes.
Tahun ini rencananya giliran Puskesmas Bapinang di Kecamatan Pulau Hanaut dan Puskesmas Parenggean di Kecamatan Parenggean yang ditingkatkan dengan estimasi anggaran mencapai Rp10,5 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotim.
(Nardi)
