PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas korporasi yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat.
Ia meminta pihak kepolisian tidak ragu melakukan penyelidikan mendalam jika ditemukan bukti yang kuat dan riil di lapangan. Apalagi, pemerintah pusat sebelumnya sudah menegaskan akan mencabut izin operasional bagi perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan.
“Kalau pun terdapat pelanggaran dengan bukti yang memang ada dan riil, kita minta dari APH silakan saja di selidiki. Jika memang terbukti, kemarin sudah ada ancaman kan dari pemerintah pusat akan dicabut (izinnya),” kata Ansyari, Rabu, 9 September 2026.
Di sisi lain, politisi Fraksi Gerindra ini juga mengetuk kepedulian pihak perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di Kalteng untuk ikut bertanggung jawab. Dalam kondisi darurat seperti ini, ia meminta korporasi bahu-membahu bersama pemerintah membantu masyarakat, terutama dalam memadamkan api dan menyalurkan air bersih.
“Kita minta dalam kondisi seperti ini harus saling bahu membahu, kita minta perusahaan terutama yang memiliki akomodasi untuk membantu masyarajat baik pemadaman maupun penyaluran distrubusi air bersih,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Gubernur sebenarnya telah berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk penyediaan air bersih. Kendala utama saat ini adalah armada pengangkutnya, sehingga kontribusi nyata dari perusahaan sangat dinantikan.
“Kan Pemerintah Provinsi, Pak Gubernuru sudah berkoordinasi dengan PDAM, tinggal water truknya saja yang diperlukan. Kita minta dari perusahaan memiliki berkontribusi lah, ini saatnya membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Diketahui, Polda Kalteng terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Hingga saat ini, sebanyak 25 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari total sekitar 62 kasus yang sedang diproses.
“Proses penegakan hukum yang ada di wilayah Kalteng berproses terus. Ada kurang lebih yang kita proses 62 kasus dan ada 25 yang ditetapkan tersangka,” kata Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Selasa, 8 September 2026.
Selain perorangan, pihak kepolisian juga membidik keterlibatan korporasi. Dari empat perusahaan yang diselidiki terkait karhutla, satu kasus korporasi di antaranya telah naik ke tahap penyidikan.
“Untuk korporasi dari empat, satu sudah naik di dalam proses penyidikan. Ada di wilayah Kotawaringin Timur,” beber Iwan.
(Syauqi)
21 Oktober 2026
11:44
