PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya asas keseimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Anggaran daerah tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi angka, melainkan instrumen nyata pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Setiap dana yang dianggarkan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur kebijakan anggaran mampu menjawab persoalan aktual di Kalteng, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ecara bekeianjutan,” kata jubir Fraksi PDI Perjuangan, Yeni Maria Marselina Kahta, saat membacakan pemandangan umum fraksi atas Rancangan APBD Kalteng 2027, Selasa, 15 September 2026.
Dalam pemandangan umum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa poin utama strategis, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja daerah (belanja berkualitas), serta alokasi anggaran yang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
Untuk mencapai target optimalisasi pendapatan, fraksi berlogo banteng moncong putih ini mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kalteng untuk melakukan langkah-langkah agresif namun terukur.
Pemprov diminta memperluas basis pajak dan retribusi daerah, memperkuat digitalisasi sistem pemungutan agar lebih transparan dan efisien, serta memberikan insentif fiskal yang menarik bagi dunia usaha.
Sementara itu dari sisi pengeluaran, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah untuk memperketat efisiensi dan mengubah arah kebijakan belanja daerah.
“Disisi belanja, kami meminta focus diaiihkan ke program produgtif yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
(Syauqi)
21 Oktober 2026
11:44
